12 Kawasan Industri Baru Disiapkan di Jateng, Ini Daftar Daerahnya

SEMARANG, KABARINDO.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi ke berbagai daerah.

Rencana tersebut mulai memasuki tahap percepatan setelah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen menyelesaikan proses perizinan paling lambat 30 hari.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara BKPM dan Pemprov Jateng sekaligus pembentukan Desk Investasi di Semarang, Rabu (11/11/2026).

Menurut Todotua, percepatan perizinan diperlukan agar rencana pengembangan kawasan industri tidak terhambat persoalan administrasi dan koordinasi lintas instansi.

“Paling lama 30 hari. 12 kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua.

Sebanyak 12 daerah yang disiapkan menjadi lokasi pengembangan kawasan industri baru meliputi Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, Grobogan, serta Kota Semarang.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selanjutnya akan memanggil para pelaku usaha yang terlibat untuk melakukan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian persyaratan administrasi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pengembangan kawasan industri baru merupakan strategi untuk memperluas pusat kegiatan ekonomi dan membuka peluang investasi di luar kawasan industri yang sudah berkembang.

Pemprov Jateng telah mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan lahan potensial dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai ketentuan tata ruang.

Menurut Luthfi, percepatan perizinan menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar investor memperoleh kepastian dalam merealisasikan rencana usaha.

Ia sebelumnya juga menyoroti panjangnya proses perizinan, termasuk persetujuan lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), yang dinilai masih membutuhkan penyederhanaan birokrasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Jawa Tengah menjadi lokasi keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Layanan tersebut berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, dengan cakupan pelayanan juga meliputi wilayah DIY dan Jawa Timur, terutama untuk investasi bernilai di atas Rp1 triliun.

Selain mempercepat perizinan, Pemprov Jateng menyiapkan infrastruktur pendukung kawasan industri. Di antaranya pengembangan dry port atau pelabuhan darat di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Ketersediaan infrastruktur logistik dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang, menekan biaya operasional, dan meningkatkan daya saing kawasan industri.

Investasi Rp72,54 Triliun hingga September 2026

Pengembangan 12 kawasan industri baru tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi investasi di Jawa Tengah.

Berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, realisasi investasi periode Januari hingga September 2026 mencapai Rp72,54 triliun atau 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun.

Investasi tersebut berasal dari 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja.

Khusus triwulan III 2026, realisasi investasi mencapai Rp24 triliun atau tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penanaman modal tersebut menyerap 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek.

Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,83 persen secara tahunan.

Pemprov Jateng juga tengah mengawal sejumlah rencana investasi berskala besar. Di antaranya investasi industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan memulai pembangunan pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun, serta rencana relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun.

Melalui pengembangan kawasan industri, percepatan perizinan, dan pembangunan infrastruktur pendukung, pemerintah berharap investasi semakin merata, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Jawa Tengah.