News  

29 Napi Lapas Tenggarong Bebas Integrasi

Tenggarong, kabarindo.id – Tangis haru dan kegembiraan menjadi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tenggarong atas nama Naryono, bagaimana tidak di saat dirinya harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM. Parikesit Tenggarong pada hari Selasa 16 September 2025 memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB). Hal serupa juga dirasakan oleh sebanyak 28 orang WBP lainnya yang memperoleh PB. Selasa, (16/09/2025).

Suparman, Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong menyampaikan bahwa PB ini adalah hak bagi setiap WBP.

“Tentunya hak ini harus memenuhi syarat substantif dan administratif yang telah ditetapkan sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022”. Ujarnya

Pemberian PB ini adalah komitmen nyata Lapas Kelas IIA Tenggarong dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yakni pulihnya hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP saat kembali ke masyarakat dan keluarga atau dikenal dengan sebutan re integrasi sosial.

Dalam kurun waktu Januari 2025 sampai dengan Agustus 2025, Lapas Kelas IIA Tenggarong telah mengusulkan sebanyak 405 orang WBP untuk program integrasi diantaranya PB, dan yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebanyak 348 orang WBP.

“Bagi kami ini adalah capaian yang sangat positif yang memberikan dampak terhadap tingkat overkapasitas hunian di Lapas Tenggarong”. Ungkap Suparman

Dengan kapasitas sebanyak 416 orang saat ini Lapas Kelas IIA Tenggarong dihuni sebanyak 1.485 orang atau sekitar 356% tingkat overkapasitasnya, dimana sebanyak 948 orang diantara terlibat tindak pidana narkotika.

Suparman menambahkan bahwa dalam proses usulan program integrasi bagi WBP yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan bagi masyarakat diantara nya dengan laksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

“Tidak hanya itu, bagi WBP yang di usulkan juga dilakukan assessment resiko dan kebutuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam instrumen penilaian pembinaan”. Imbuhnya

Pelaksanaan usulan program integrasi bagi WBP juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), selain efisiensi dan efektifitas proses serta sebagai upaya peningkatan kualitas layanan Pemasyarakatan bagi WBP dan masyarakat penerima layanan.

Suparman juga menegaskan bahwa seluruh proses tidak dipungut biaya alias gratis serta memberi ruang bagi masyarakat khususnya keluarga WBP untuk melaporkan jika dalam pemberian layanan Pemasyarakatan khususnya program integrasi ditemukan pelanggaran etik oleh petugasnya.

“Saya membuka ruang seluas luasnya bagi masyarakat jika menemukan pelanggaran etik petugas, dan setiap laporan pelanggaran etik akan kami tindak lanjuti secara terukur “. Tegasnya