Kabarindo.id – Guna tercapainya resolusi Kemenkumham 2023 menjadi Insan Pengayoman Lebih baik, Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba bersama Kadiv Pemasyarakatan Endang L Hardiman beserta Kabid dan Kasubbid serata seluruh jajaran di Divisi Pemasyarakatan kanwil kemenkumham Papua mengadakan rapat bersama terkait rencana kinerja dan kegiatan tahun 2023. Rapat dilaksanakan di ruang Aula Utama Kanwil Kumham Papua, Kamis (12/01/2023).
Dalam Rapat tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Endang L Hardiman menyampaikan, Terkait dengan kegiatan di tahun 2023, Kadivpas membahas mengenai Program Kerja, Rencana Kerja dan Pemenuhan Target Kinerja Tahun 2023 bidang Divisi Pemasyarakatan tentu berpedoman pada sembilan terget kinerja dari direktorat pemasyarakatan.
“Dalam rapat tersebut, setiap bidang menyampaikan program target kinerja dan pemenuhan data dukung yang dimuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH-03.PR.01.03 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.” Jelasnya
Sementara itu kakanwil Anthonius M Ayorbaba menginstruksikan kepada seluruh jajaran divisi pas untuk segera mempersiapkan penyusunan Kalender Kerja Tahun 2023.
“Sehingga ketika target kinerja dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah ada, kalender kerja tersebut bisa segera tersusun,” Ucap kakanwil
Dalam Rapat tersebut juga Kakanwil menyampaikan, mengawali Tahun yang baru ini harapannya Divisi Pemasyarakatan bersama seluruh Kepala UPT, mari kita kompak bahu membahu untuk mencapai target kinerja di tahun ini dengan maksimal dan terus meningkatkan koordinasi kita.
“Khusus nya dalam hal keuangan karena masalah utama kita di Papua ini adalah pengelolaan keuangan untuk itu ini menjadi tantangan baru di kanwil ini yang harus kita benahi bersama sama untuk itu kita Harus selalu berkoordinasi dengan Divisi Pemasyarakatan, tidak boleh ada lagi koordinasi hanya by phone. Segera laporkan hal hal urgensi di UPT yang berkaitan dengan Divisi Pemasyarakatan.” Ujar Anthonius.
Kakanwil pun berharap seluruh jajaran pemasyarakatan harus bekerja memahami tarja dan bekerja berpedoman pada resolusi Kemenkumham tahun 2023.
“Tantangan kita secara ke seluruh di kanwil maupun di UPT di Papua ini ada 1800 data yang tidak sinkron dalam penataan BMN untuk itu ini menjadi bagian penting yang harus kita benahi secara bersama sama dan bagaimana penataannya,” Ucapnya
(Red)






