Kabarindo.id – Gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Lapas Purwokerto merupakan salah satu objek penting yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
Sehubungan dengan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Lapas Purwokerto mengikuti kegiatan Pendampingan Penyusunan Revitalisasi Gedung dan Bangunan, Rabu (15/02/2023).
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Unggul Sumekto, dan Staf Urusan Umum, Krisna Saputra.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor MHH-03.PR.01.03 Tahun 2022 Tentang Target Kinerja Kemenkumham Tahun 2023.
Membuka kegiatan, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dedi Hartono mewajibkan UPT untuk mengajukan clearance kepada Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhan. Terkait kebutuhan usulan revitalisasi didahulukan untuk yang sifatnya jangka pendek dan urgent.
Pada kesempatan ini menghadirkan narasumber Sub Koordinator Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Peovinsi Jawa Tengah, Errien Yolanda Constantin. Dalam paparannya menjelaskan informasi mendetail terkait proses pembangunan bangunan gedung negara.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Lampirannya, bahwa semua pembangunan gedung Kementerian/Lembaga harus mendapatkan bantuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, ungkap Errien.
Selain itu beberapa poin yang disampaikan diantaranya adalah mengenai definisi bangunan gedung negara, siklus bangunan gedung negara, proses bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara, proses clearance pembangunan bangunan gedung negara, perhitungan biaya konstruksi fisik, hingga komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara.
(Red)






