KABARINDO.ID – Dalam rangka penyelenggaraan progam pembinaan bagi Narapidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Nusakambangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Kegiatan FGD dengan tema “Sinergitas Stakeholder Dalam Progam Deradikalisasi Narapidana Teroris di Lapas Nusakambangan” diselenggarakan di Aula Wismasari Lapas Batu. Pada Senin, (15/05/2023).
Turut Hadir dalam acara tersebut PJ Bupati Cilacap, Kapolresta Cilacap, Danlanal Cilacap, Dandim 07/03 Cilacap, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Kepala Pengadilan Negeri Cilacap, Direktur 33 Badan Inteligen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Densus 88 Anti Teror, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Kepala UPT Pemayarakatan se-Nusakambangan Cilacap.
Terorisme merupakan ancaman serius yang setiap saat dapat membahayakan keselamatan Bangsa dan Negara serta kepentingan nasional. Ancaman terorisme perlu dicegah dengan salah satu program yaitu deradikalisasi. Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan pro kekerasan.
Implementasi Program Deradikalisasi dapat dilakukan melalui berbagai progam pembinaan di dalam Lapas dengan sasaran Narapidana Terorisme dengan melakukan Identifikasi, Rehabilitasi, Reedukasi dan Resosialisasi.
Dalam sambutannya Direktur Kontra Terorisme Brigjen Pol. I Made Astawa menyampaikan perlunya modernisasi pemikiran dalam progam pembinaan bagi Narapidana Terorisme.
“Seiring perkembangan global yang pesat perlu adanya progam pembinaan yang dapat memberantas paham radikalisme sampai ke akar masalahnya. Oleh karena itu, pergerakan para Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan program deradikalisasi harus terlaksana dengan cepat dan tepat,” pungkasnya.
(Red)






