Daerah  

Lapas Tahuna Ikuti Kegiatan Sosialisasi Survey Penilaian Integritas Tahun 2023 Oleh KPK

KABARINDO.ID – Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentang hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) 2022 dan pelaksanaan SPI 2023, Inspektorat Jenderal Kemenkumham menyelenggarakan sosialisasi SPI di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara virtual dengan mengundang Tim KPK sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Kegiatan dibuka dengan pembacaan sambutan dan arahan oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham RI (Razilu). Rabu (17/05/2023).

Penyelenggaraan SPI sendiri bertujuan untuk memetakan resiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilaksanakan masing – masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah, dimana hasil SPI menjadi suatu cerminan integritas instasi pemerintahan di Indonesia sebagaimana upaya reformasi birokrasi yang diimplementasikan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 mendatang sesuai dengan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang terdiri dari tiga fase dimana saat ini sudah sampai pada fase yang terakhir.

“Berdasarkan arahan Ketua KPK bahwa progres penghargaan KPK Tahun 2023 bukan hanya fokus pada nilai indeks survey tetapi tindak lanjut daripada hasil Survey Nasional Tahun 2022 yang mendapatkan hasil 71.94 dengan berbagai perbaikan yang telah dirumuskan menjadi beberapa poin penting. Mulai dari meminimalisir resiko perdagangan pengaruh dengan peraturan dan implementasi penanganan benturan kepentingan. Sampai dengan memaksimalkan sistem serta sumber daya internal dengan mendeteksi korupsi,” ujar Irjen Kemenkumham RI.

Adapun fokus beberapa upaya pencerahan korupsi di lapangan secara umum khusunya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM seperti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, ada juga perintah oleh atasan yang tidak sesuai aturan, resiko gratifikasi, suap, termasuk pegawai yang melanggar aturan, serta resiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang diyakini masih berada pada resiko yang sangat tinggi misalnya dalam hal perjalanan dinas dan penerimaan honor.

(Red)