KABARINDO.ID – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya menyelenggarakan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing (Timpora) Kota Banjar bertempat di Ruang Rapat Rumah Makan Dapur Haji Dian. Pada Rabu, (13/09/2023).
Timpora adalah tim yang beranggotakan instansi dan/atau lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan dan keberadaan Orang Asing, dengan peserta yang hadir pada kegiatan timpora ini yaitu terdiri dari unsur TNI, Kepolisian RI, Pemerintah Daerah, serta Aparat Penegak Hukum lainnya.
Rapat koordinasi Timpora merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi dan memiliki fungsi penting dalam hal pengawasan orang asing. Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi Timpora diharapkan dapat meningkatkan sinergitas, kerja sama, dan koordinasi antar instansi dalam rangka optimalisasi pengawasan orang asing yang ada di wilayah Kota Banjar, sehingga dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
Dalam kesempatan ini semua anggota Timpora menyepakati bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kondusifitas wilayah Kota Banjar, diperlukan adanya pendataan dan pertukaran informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing.
Selain itu, menyikapi dengan banyaknya fenomena perkawinan campur di wilayah Priangan Timur, pihak Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya mengingatkan untuk tertib administrasi. Ketertiban administrasi ini, selain dalam rangka pendataan, juga untuk dapat menentukan status hukum apabila kedepannya dari perkawinan tersebut memiliki keturunan.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dari para peserta yang hadir, beserta dengan koordinasi dan pertukaran informasi serta langkah kolaboratif yang akan dilakukan. Sehingga pengawasan orang asing dapat dilakukan dengan optimal dan fungsi keimigrasian berupa fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di Kota Banjar.
Diakhir kegiatan, Kantor Imigrasi Tasikmalaya menghimbau kepada seluruh peserta untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi apabila terdapat orang asing yang dicurigai atau patut diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.
(Rz/Red)






