News, Utama  

Bahas Bersama DPRD Kab. Pangandaran, Kemenkumham Jabar Wujudkan Perda Yang Harmonis

KABARINDO.ID – Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya menginstruksikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi beserta jajarannya untuk selalu mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat. Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari dan Tenaga Perancang Perundang-undangan Zonasi Kab Pangandaran melaksanakan pertemuan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran, Kantor Badan Pertanahan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan  Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat  dan Kawasan Permukiman, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran (Selasa, 03/10/2023) untuk mengharmonisasikan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah  Terlantar;

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

Rapat Pengharmonisasian ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang bertujuan menyelaraskan, mengharmonisasikan dan menyamakan konsepsi perumusan norma dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, sehingga Peraturan yang ditetapkan akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilaksanakan atau implementatif.

Rapat Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Raperda Kabupaten Pangandaran pada hari ini didasarkan pada surat permohonan pengharmonisasian Nomor 172.6/153/DPRD/2023 tanggal 8 September 2023.

Pada pertemuan ini dibahas mengenai pengkajian secara komprehensif atas substansi materi muatan norma yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kab Pangandaran.

Penyelenggaraan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan dilaksanakan dengan menggunakan 10 Dimensi Harmonisasi yang terdiri dari:

1)  Dimensi Pancasila

2)  Dimensi UUD 1945

3)  Dimensi Vertikal

4)  Dimensi Horizontal

5)  Dimensi Yurisprudensi

6)  Dimensi Asas Hukum

7)  Dimensi Sistem Pembangunan Nasional

8)  Dimensi Perjanjian atau Konvensi Internasional

9)  Dimensi Hukum Adat

10) Dimensi Teknik Penyusunan

Dimensi yang telah disebutkan diatas dipakai sebagai pisau analisis dalam hal pengharmonisasian sehingga dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

(Red)