News, Utama  

Wujudkan Reformasi Birokrasi, Petugas Lapas Besi Ikuti Bimtek SPIP

KABARINDO.ID – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting yang mempunyai tujuan membangun pondasi pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menyadari pentingnya pemahaman terhadap implementasi SPIP, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan laporan SPIP.  Bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Cilacap pada 02 – 03 November. Dan diikuti 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham eks Karesidenan Cilacap dan Nusakambangan.

Kepala Bagian Progam dan Humas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Toni Sugiharto berkesempatan membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya Toni menyampaikan bahwa Pengendalian Intern perlu dilaksanakan karena merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rupbasan Cilacap yang telah dapat menjadi tuan rumah dan memfasilitasi dalam penyelenggaraan bimtek SPIP. Mari kita bersama – sama mengendalikan organisasi melalui penerapan SPIP sesuai dengan wewenang dan aturan yang ada,” jelas Toni.

Hadir pula dalam kegiatan, Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan TI Kanwil Kemenkumham Jateng, Hazmi Saefi menerangkan bahwa bimbingan teknis SPIP merupakan target kinerja Divisi Administrasi, hal ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Sebagai narasumber dalam bimbingan teknis SPIP, Koordinator Pengawas Bidang IPP 2 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Kapsari. Kapsari menjelaskan secara detail tentang implementasi SPIP di satuan kerja.

Ia menyampaikan bahwa yang menjadi poin penting penyelenggaraan bimtek adalah seluruh peserta bisa memahami kompleksitas penyelenggaraan SPIP sehingga laporan yang tersaji terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya Pria asal Indramayu itu juga memberikan pengetahuan kepada seluruh peserta mengenai bagaimana menyusun laporan SPIP yang berkualitas sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 termasuk bagaimana melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disusun.

Peserta juga mengimplementasikan langsung bagaimana mengelompokan komponen-komponen ke dalam unsur-unsur yang terdapat pada SPIP dengan benar yang selanjutnya menjadi bahan dalam laporan penyelenggaraan SPIP yang sesuai dengan bimbingan narasumber.

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” jelas Kapsari.

(Red)