JAKARTA, KABARINDO.ID – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 11 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif. Senin, (12/08/2024).
Adapun salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap TersangkaMarsin Amato alias Ongku dari Kejaksaan Negeri Pohuwato, yang disangka melanggar Pasal Pasal 362 KUHPtentang Pencurian.
Kronologi bermula pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban Idrak Mulane hendakpergi bekerja ke lokasi tambang yang berada di Desa KaryaBaru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R warnamerah dengan nomor polisi DM 3358 DH, kemudian sesampainya di lokasi tambang tersebut, saksi korban memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir lokasitambang dan langsung pergi untuk bekerja menambang.
Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WITA. Tersangka Marsin Amato alias Ongku yang hendak bekerjauntuk menambang, sebelum tersangka bekerja, tersangkaberistiahat terlebih dahulu di tempat parkiran motor dengancara duduk diatas motor milik saksi korban Idrak Mulane.
Selanjutnya, Tersangka Marsin Amato alias Ongku melihatkontak sepeda motor milik saksi korban Idrak Mulane dalamposisi menyala (on) namun tidak ada kunci yang terpasang di kontak sepeda motor tersebut, sehingga pada saat itutersangka berinsiatif menyalakan sepeda motor milik saksiIdrak Mulane dengan cara menginjak starter kaki sepedamotor dan motor tersebut bisa menyala.
Kemudian tanpa berpikir panjang, tersangka langsungmengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban Idrak Mulane tersebut menuju ke Kecamatan TolangohulaKabupaten Gorontalo dan menjual sepeda motor milik saksikorban Idrak Mulane tersebut kepada saksi Ucon Ibrahim dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus riburupiah).
Lalu uang hasil penjualan motor milik saksi korban Idrak Mulane digunakan tersangka untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan tersangka dalam melakukan perbuatannya tidakpernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Idrak Mulane, sehingga akibat perbuatan tersangka tersebut, saksi korban Idrak Mulane mengalami kerugian sebesarRp5.000.000 (lima juta rupiah).
Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan NegeriPohuwato Dr. Arjuna Meghanada Wiritanaya, S.H. M.H.bersama Kasi Pidum Lulu Marluki, S.H., M.H. serta Jaksa Fasilitator Aditya Wibowo, S.H menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.
Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Korban. Setelah itu, Korban menerima permintaan maaf dari Tersangka dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh tersangka dihentikan.
Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Sofyan S, S.H., M.H. sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum dan permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Senin, 12 Agustus2024.
Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui 10 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, terhadap tersangka:
1. Tersangka idari KejaksaanNegeri Boalemo, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pencurian dengan PemberatanSubsidiair Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
2. Tersangka Risman Akurama dari Kejaksaan Negeri Boelemo, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1)KUHP tentang Penganiyaan.
3. Tersangka Ninis Sulastri binti Ahmad dari KejaksaanNegeri Banyuasin, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
4. Tersangka Rian Gusti Pratama bin Nalmalion dariKejaksaan Negeri Banyuasin, yang disangka melanggarPasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
5. Tersangka Ferly Meisyah bin Maldi dari Kejaksaan NegeriLubuk Linggau, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang Pengancaman.
6. Tersangka Lidan Budihartono bin Adiar dari KejaksaanNegeri Seluma, yang disangka melanggar Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 Ayat (1) atau Ayat (4) Undang-Undang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7. Tersangka Zaipi Eprizon bin Syabana dari KejaksaanNegeri Seluma, yang disangka melanggar Pasal 5 Huruf a Jo Pasal 44 Ayat (1) atau Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
8. Tersangka Agus Jalil bin Abdul Latif dari KejaksaanNegeri Kota Tasikmalaya, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian denganPemberatan.
9. Tersangka Margo bin Sawiyo dari Kejaksaan Negeri Majalengka, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
10. Tersangka Cevi bin (Alm) Makarim dari Kejaksaan Negeri Garut, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPtentang Penadahan.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkankeadilan restoratif ini diberikan antara lain:
• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangkatelah meminta maaf dan korban sudah memberikanpermohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangiperbuatannya;
• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela denganmusyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, danintimidasi;
• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkanpermasalahan ke persidangan karena tidak akanmembawa manfaat yang lebih besar;
• Pertimbangan sosiologis;
• Masyarakat merespon positif.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) BerdasarkanKeadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari2022 tentang Pelaksanaan Penghentian PenuntutanBerdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudankepastian hukum.
(K.3.3.1)






