Secara Virtual, Kalapas Narkotika Kelas IIA Bandung Ikuti Pengarahan dan Penguatan Tusi oleh Irwil II Itjen Kemenkumham RI

Bandung, KABARINDO.ID – Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, Margono, bersama jajaran pejabat struktural dan petugas Lapas mengikuti pengarahan dan penguatan tugas dan fungsi (Tusi) yang disampaikan oleh Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Lilik Sujandi. Kegiatan ini dilakukan secara virtual dan berlangsung di Aula Saharjo Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

Acara ini dihadiri pula oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Robianto, serta para Kepala UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Seluruh petugas Lapas dan CPNS Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung turut mengikuti pengarahan tersebut.

Dalam arahannya, Lilik Sujandi menegaskan pentingnya pengawasan dan pengendalian risiko untuk menjaga keselamatan narapidana dan tahanan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama agar warga binaan dapat melanjutkan proses pembinaan dengan baik.

Lilik Sujandi juga menjelaskan bahwa setiap kebijakan pimpinan dapat menimbulkan risiko jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Pengawasan yang dimaksud mencakup pemantauan intensif serta penyediaan informasi terkait risiko. Sedangkan pengendalian memerlukan kewenangan yang cukup untuk menangani risiko secara efektif.

Ia menambahkan bahwa ruang lingkup pengendalian kini berubah dari simetris menjadi asimetris, seiring dengan kompleksitas tantangan di era informasi. Informasi menjadi kebutuhan dasar yang harus selalu diperhatikan. Petugas diharapkan menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan prinsip “Check and Re-Check.” Setiap pelanggaran keamanan dan ketertiban (kamtib) harus segera ditindaklanjuti.

Lilik Sujandi juga menyoroti pentingnya mengantisipasi sumber risiko, seperti konflik interpersonal dan kebiasaan buruk dalam interaksi antara warga binaan dan petugas. Strategi pengawasan harus mengutamakan keselamatan, dengan larangan yang jelas, komunikasi yang dinamis, serta kesiapan dalam monitoring risiko dan evaluasi kejadian.

(*)