News, Utama  

LP Pontianak Ikuti Penguatan Implementasi SPIP dan Fokus pada Kualitas Pelaksanaan

Pontianak, KABARINDO.ID – Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak mengikuti kegiatan penguatan terkait implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Aula Kanwil. Kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Sorta Delima Lumban Tobing, dengan diikuti oleh sejumlah perwakilan dari Lapas Perempuan. Kamis, (26/09/2024).

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Kantor Wilayah, Muhammad Tito Andrianto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian dan dukungan dari Inspektur Wilayah I. Ia berharap arahan yang diberikan dapat membantu Kanwil dan jajarannya dalam mengimplementasikan tata nilai Kemenkumham PASTI serta core values ASN BerAKHLAK.

“Arahan dan petunjuk dari Ibu Sorta Delima Lumban Tobing sangat berarti bagi kemajuan dan perbaikan pelayanan kami. Kami berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas kerja agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Tito.

Dalam kesempatan tersebut, Sorta Delima Lumban Tobing menjelaskan pentingnya SPIP sebagai proses integral yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1.

Sorta menekankan pentingnya membangun lingkungan pengendalian yang kuat, manajemen risiko berbasis informasi yang relevan, komunikasi efektif, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Ia berharap Kanwil Kemenkumham Kalbar, termasuk Lapas Perempuan, dapat melaksanakan SPIP dengan baik dan mencapai hasil yang berkualitas.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman seluruh peserta terhadap pentingnya pengendalian internal yang baik dan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Kemenkumham, khususnya di Kalimantan Barat.

(*)