Lapas Palangka Raya Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkumham Kalteng

Palangka Raya, KABARINDDO.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya ikuti Diskusi Strategi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Kamis (17/10/2024).

Pada kesempatan ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah diberikan kesempatan memfasilitasi kegiatan diskusi yang mengangkat tema “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan”.

Dalam kegiatan ini juga mengundang Narasumber antara lain : Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, Tri Saptono Sambudji, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalteng, Konselor Adiksi Ahli Madya BNN Provinsi Kalteng, Dorce Sanda, dan Ketua Yayasan Galilea Indonesia, Michael Putra Ramosta Sitepu.

Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Kalteng, Maju Amintas Siburian, dalam laporannya menyampaikan dalam rangka menyebarluaskan hasil Analisis Strategi Kebijakan yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Kalteng melalui Diskusi Strategi Kebijakan sehingga dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Salah satu kebijakan yang dianalisis oleh Kanwil Kemenkumham Kalteng adalah terkait Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dimana hasil analisis tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika terutama bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah,” tutur Maju Amintas.

Kemudian, mewakili Kepala BSK Hukum dan HAM RI, Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan HAM, Nofli, mengungkapkan bahwasanya Sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan bukti yang handal dan sahih dalam penyusunan kebijakan Kemenkumham perlu menjalin kolaborasi dengan Kanwil sebagai perpanjangan tangan Kementerian dan implementor kebijakan di tingkat wilayah.

“Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menggandeng Kantor Wilayah untuk terlibat dalam pelaksanaan analisis kebijakan evaluasi. Penyusunan analisis kebijakan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penyusunan kebijakan dengan mekanisme top down kurang mewakili kebutuhan dan preferensi wilayah. Urgensi inilah yang mendasari pelaksanaan analisis implementasi dan evaluasi oleh Kanwil,” jelas Nofli.

Kepala Lapas (Kalapas), Wahyu Susetyo, mengatakan dirinya beserta jajaran sangat mendukung kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan ini, menurutnya kegiatan ini dapat menjadi ruang diskusi untuk saling bertukar pendapat terkait Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi tahanan dan warga binaan.

“Jajaran Lapas Palangka Raya sangat antusias mengikuti diskusi yang dilaksanakan, semoga diskusi ini bisa memberikan pengetahuan serta pengalaman tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di Lapas/Rutan,” ungkap Wahyu.

(*)