Daerah  

Bapas Kelas II Magelang Terima Kunjungan TPN Kementerian PANRB

Magelang, KABARINDO.ID – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Magelang menerima kunjungan dari Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Selasa, (29/10/2024).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka verifikasi lapangan terhadap upaya pembangunan Zona Integritas yang tengah dijalankan Bapas Magelang. Dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang melakukan verifikasi lapangan yang dipimpin oleh Kepala Balai, Bapak Aris Yuliyanta.

Dalam kegiatan ini langsung dihadirkan Tim dari Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (TPN Menpan RB), yang terdiri dari Bapak Aiaz Rajasa, SE, Ak., M.Acc., Ibu Diah Rakhmi Anitasari, S.E, dan Ibu Shabrina Noviyanti ,Amd.Ak.

Dalam kunjungan ini, Tim Penilai Nasional melakukan penilaian langsung terhadap berbagai aspek yang telah diterapkan oleh Bapas Kelas II Magelang untuk mewujudkan Zona Integritas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di lingkungan Bapas.

Kepala Bapas Magelang menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran tim penilai. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen dalam membangun pelayanan yang bersih dan profesional. Kami berharap dengan diterapkannya Zona Integritas, Bapas Magelang mampu memberikan layanan yang terbaik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.” ujarnya.

Tim Penilai Nasional mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Bapas Magelang dalam implementasi Zona Integritas. Verifikasi lapangan ini diharapkan dapat memperkuat keyakinan publik terhadap integritas dan kualitas layanan yang diberikan Bapas Kelas II Magelang.

Dengan adanya dukungan dari semua pihak, Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang optimis dapat meraih WBBM dan menjadi contoh bagi instansi lain dalam upaya reformasi Birokrasi.

(Red)