News  

Wakil Ketua DPRD Banten Terima Audiensi JUARA Banten, Bahas Dugaan Perubahan Status Hutan Lindung

Serang, KABARINDO.ID – Wakil Ketua II DPRD Banten, Barhum HS, menerima audiensi dari Jawara Ulama dan Rakyat Banten (JUARA Banten) di Ruang Rapat Ketua DPRD Provinsi Banten, Kamis (27/2/2025).

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Plt Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten, Kepala Dinas PUPR Banten, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Banten, Kabag Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Banten, serta perwakilan Bappeda Provinsi Banten.

Dalam pertemuan itu, perwakilan JUARA Banten, Erwin, menyampaikan aspirasi terkait dugaan perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2022-2042. Pihaknya juga meminta klarifikasi mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banten yang membahas Raperda tersebut.

“Kami ingin meminta klarifikasi informasi terkait dugaan pesanan Perda dari Pj Gubernur Banten sebelumnya, Al Muktabar, dan Mantan Bupati Tangerang, Zaki Iskandar, serta pembentukan Pansus RTRW Banten,” ujar Erwin.

Selain itu, JUARA Banten menyoroti proyek strategis nasional PIK 2 yang dinilai merugikan masyarakat Banten. Mereka meminta DPRD Banten bersikap tegas dalam menyikapi persoalan tersebut.

**DPRD Banten Tegaskan Perda Sesuai Mekanisme**

Menanggapi hal tersebut, Barhum HS menegaskan bahwa Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 telah disusun sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Ia juga memastikan bahwa Perda tersebut tidak mengatur perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi.

“Dalam Perda tersebut tidak ada klausul yang mengubah tata ruang hutan lindung menjadi hutan produksi. Regulasi ini hanya mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Senada dengan Barhum HS, Kabag Perundang-Undangan Setwan Banten, Furkon, menambahkan bahwa proses penyusunan Perda telah melalui mekanisme yang jelas, termasuk pembahasan dengan Kementerian terkait dan harmonisasi dengan pemerintah daerah.

“Mekanisme yang ditempuh sudah jelas. Pembahasan dilakukan bersama Kementerian Pusat serta pemerintah kabupaten/kota di Banten. Kawasan lindung dan konservasi tetap dijaga,” tegas Furkon.

**DPRD Banten Siap Mengawal Aspirasi Masyarakat**

Terkait isu PIK 2, Barhum HS menegaskan komitmen DPRD Banten dalam mengawal kepentingan masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawasi kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat.

“Kami selalu bersama rakyat. Aspirasi ini akan kami kawal, dan kami harap masyarakat terus menjaga semangat untuk melawan segala bentuk ketidakadilan di Provinsi Banten,” pungkasnya.

(Red/Tary)