Oku, Sumsel – Warga Banuayu merasa tidak mendapatkan ketidakadilan, dengan program pemerintah. Bagaimana tidak, program bantuan rehab rumah, PKS hingga KIS tidak terelokasi dengan tepat sasaran.
Dikatakan salah satu warga Desa Banuayu Dusun 5, Mustar (55), bahwasanya khusus program bantuan rehab rumah, dan sangat merasakan kekecewaan begitu mendalam.
Sebab, kata Mustar, karna rumah dirinya yang sudah tidak layak tidak mendapat bantuan apapun.
“Rumah saya tidak mendapatkan bantuan apapun. Bahkan semua bantuan dari pemerintah tidak kunjung dirasakan. Baik PKH hingga KIS, belum pernah mendapatkan apapun,” ungkap Mustar kepada ketua LSM Geram DPD Sumsel beserta jajaran dan di hadapan awak media, Kamis (20/10/2022).
Mustar berharap, agar LSM Geram DPD Sumsel bisa mendampinginya untuk menyampaikan keluhannya kepada Pemerintah terkait, agar semua keinginannya bisa terbantu oleh Pemerintah. “Mulai dari mendapatkan bantuan rehab rumah, KIP, dan KIS bisa terbantu,” jelasnya.
Sementara itu, warga lainnya, Sahran Apriadi (42) meminta, agar pemerintah bisa melakukan pendataan ulang dan bisa tepat sasaran. “Agar bantuan bisa benar benar di rasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Hasanudin selaku Kadus Dusun 5, Desa Banuayu, ia menjelaskan, adanya data warga yang mendapatkan program bantuan rehab rumah dirinya tidak tau masalah pendataan.
Lanjutnya, dirinya hanya tau ada tim yang datang menyampaikan kalo warganya yang mendapatkan bantuan program rehab rumah, hanya 9 kepala keluarga. “Bantuan ini berupa material yang nominal seharga RP. 17.500.000.” jelasnya.
Sementara itu, Kades Banuayu, Tamimi menegaskan, dirinya tidak sama sekali mengetahui adanya pendataan tersebut, bahkan Kades Banuayu meminta tolong kepada LSM Geram untuk mengungkap program tersebut.
“Kalau bisa dari LSM Geram di bongkar, ini program bantuan dari mana dan siapa yang mendatanya,” tegas Tamimi.
Terpisah, Sampurna selaku Ketua Geram DPD Sumsel, turun langsung ke rumah warga yang mendapatkan bantuan sangatlah kaget.
Sebab, kata Sampurna, bagaimana tidak yang selayaknya mendapatkan rehab rumah, bahkan ada banyak rumah warga yang hampir tidak layak huni tidak mendapatkan bantuan.
“Program rehab tergolong rumah layak huni dan tidak pantas mendapat kan program tersebut. Saya akan melakukan investigasi, dan puluhan warga menemuinya mencurahkan harapan agar LSM geram bisa menyampaikan keluhan mereka. Karena sangat butuh bantuan dari pemerintah Kabupaten Oku,” ungkapnya.
Lanjut Sampurna, dari bantuan jaminan kesehatan hingga bantuan bantuan program lain, mereka belum sama sekali tersentuh bantuan.
“Saya berjanji akan menindak lanjuti ini, dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Oku,” tutup Sampurna.
(sam/tim)






