News  

OJK Banten Fasilitasi Pengalihan Kredit ASN dari BJB ke Bank Banten

SERANG, kabarindo.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten memfasilitasi rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah Kota Serang, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB), serta PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten). Pertemuan ini membahas skema pengalihan fasilitas kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRD dari BJB ke Bank Banten.

Rapat berlangsung di Kantor OJK Provinsi Banten dan dipimpin langsung oleh Kepala OJK Banten, Adi Dharma. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, Kepala BPKAD Kota Serang, serta perwakilan manajemen dari BJB dan Bank Banten.

Dalam sambutannya, Adi Dharma menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antar bank pembangunan daerah guna memperkuat ketahanan ekonomi regional. “Jika tidak saling bersinergi, ke depan kita akan menghadapi kompetitor besar yang jauh lebih kuat dalam banyak aspek,” ujar Adi.

Pernyataan senada disampaikan Rina Dewiyanti. Ia menyoroti kekhasan Provinsi Banten sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki dua BPD aktif, yakni BJB dan Bank Banten. “Sinergi antara BJB dan Bank Banten sangat penting demi mendukung pelayanan optimal kepada masyarakat,” katanya.

Rina juga mengimbau agar seluruh pihak menekan ego sektoral dan menjaga kepercayaan antarlembaga, seraya berharap BJB dapat memberikan keleluasaan dan dukungan pendanaan bagi pengembangan bisnis Bank Banten.

Rapat kemudian berlanjut pada pembahasan teknis terkait skema pengalihan kredit antara BJB dan Bank Banten. Agenda ini merupakan bagian lanjutan dari proses pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, dan Kabupaten Lebak dari BJB ke Bank Banten.

Proses pengalihan kredit akan dilakukan secara bertahap dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, koordinasi intensif, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku.

Pertemuan ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan daerah dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan kompetitif.