TANGERANG, kabarindo.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi memulai pembangunan kolam retensi atau Polder Cibadak di Kecamatan Cikupa sebagai langkah strategis jangka panjang untuk mengatasi banjir yang telah menjadi persoalan kronis selama lebih dari 10 tahun di wilayah tersebut.
Seremoni peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, pada Selasa (17/6/2025). Polder ini akan dibangun di atas lahan seluas 2.847 meter persegi, dengan kapasitas tampung mencapai 7.762 meter kubik. Fungsinya sebagai penampung air hujan dari tujuh desa sekitar, yang kemudian akan dialirkan ke saluran pembuangan ketika kondisi aliran sungai telah kembali normal.
Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa proyek ini merupakan salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang, terutama dalam penanganan wilayah bertopografi rendah yang tak memungkinkan untuk langsung membuang air ke sungai.
“Wilayah ini berada di cekungan dan selalu menjadi langganan banjir karena lebih rendah dari jalan maupun saluran air. Solusi yang paling memungkinkan adalah membangun kolam retensi atau tandon air sebagai tempat penampungan sementara,” jelas Bupati di lokasi kegiatan.
Kolam retensi ini dirancang memiliki kedalaman sekitar enam meter dan berfungsi sebagai tampungan sementara saat debit air meningkat, khususnya di musim hujan. Air akan dialirkan secara bertahap ke saluran pembuangan di wilayah Cimane, setelah muka air sungai stabil.
Tak hanya mengurangi risiko banjir, Polder Cibadak juga dirancang sebagai ruang terbuka hijau dan sumber air baku alternatif. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan, dan ditetapkan selesai pada November 2025.
“Pembangunan dimulai bulan ini dan ditargetkan selesai dalam enam bulan ke depan,” tambah Bupati Maesyal.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansah Effendi, menjelaskan bahwa pembangunan polder ini juga merupakan bagian dari upaya konservasi air, mengingat wilayah tersebut telah mengalami alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri.
“Kolam ini berfungsi seperti ‘tempat parkir’ air. Air dari permukiman tak bisa langsung dibuang ke sungai, apalagi dengan jarak ke saluran pembuangan mencapai 600 meter. Jadi, diperlukan solusi sistemik dan dukungan dari semua pihak,” kata Iwan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan menggandeng pemilik lahan, pengembang, serta perangkat desa dan kecamatan untuk membuka jalur air menuju saluran pembuangan. Langkah ini dinilai penting agar penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekadar memindahkan titik genangan ke lokasi lain.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa banjir mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Namun, kita bisa mengurangi durasinya dan menurunkan ketinggian genangan. Dengan begitu, aktivitas warga tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu,” pungkasnya.






