News  

Peringati Hari Pengayoman ke-80, Ditjen AHU Resmikan Layanan di MPP Kota Tangerang

Kota Tangerang, kabarindo.id – Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80 tahun 2025, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten resmi meluncurkan layanan Administrasi Hukum Umum di sejumlah Mal Pelayanan Publik (MPP), termasuk di Kota Tangerang.

Langkah strategis ini diambil guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berintegritas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja, mengapresiasi peluncuran layanan tersebut yang sebelumnya telah lebih dulu dilaksanakan di MPP Tangerang Selatan. Menurutnya, animo masyarakat terhadap layanan ini cukup tinggi.

“Sejak dua bulan diluncurkan, lebih dari 200 warga telah memanfaatkan layanan ini. Masyarakat merasa lebih mudah karena tak perlu lagi datang ke kantor kementerian,” ujar Sugihharto.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Banten Ditjen AHU, Agus Prihandoko, mengungkapkan bahwa layanan yang diberikan di MPP Kota Tangerang meliputi berbagai kebutuhan hukum masyarakat, dengan rata-rata 7 hingga 15 permohonan masuk setiap harinya.

“Layanan yang paling banyak diminati adalah apostille, yakni legalisasi dokumen untuk keperluan studi atau pekerjaan di luar negeri,” jelasnya.

Ia menambahkan, layanan lain seperti permohonan kewarganegaraan dan pendirian PT Perorangan juga tersedia di MPP. “Dulu masyarakat harus ke Jakarta untuk mendapatkan layanan ini. Sekarang, cukup datang ke MPP terdekat dan semuanya bisa diurus secara efisien,” tambah Agus.

Manfaat nyata layanan tersebut juga dirasakan langsung oleh warga. Maria Utami, warga Karang Tengah, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran layanan AHU di MPP Kota Tangerang.

“Fasilitasnya bagus, pelayanannya cepat, dan sangat memudahkan. Kami tidak perlu jauh-jauh ke pusat, jadi bisa menghemat waktu dan biaya,” ungkap Maria.

Dengan hadirnya layanan ini di daerah, Ditjen AHU berharap mampu memperkuat pemerataan pelayanan hukum serta mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.