TANGSEL, kabarindo.id – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meluncurkan layanan AHU di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (6/8/2025). Peluncuran ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhakti Pengayoman ke-80.
Acara peresmian berlangsung di MPP Tangsel, Cilenggang, Serpong, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal AHU, Widodo, bersama Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie.
Wali Kota Benyamin menyambut baik kehadiran layanan tersebut dan menyebutkan bahwa hal ini akan memberikan kemudahan bagi warga dalam mengakses layanan administrasi hukum.
“Dengan hadirnya pelayanan AHU di MPP, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk berkonsultasi atau mengurus perizinan administrasi hukum. Kami juga terbuka terhadap masukan demi perbaikan layanan ke depan,” ujar Benyamin.
Ia menambahkan, saat ini MPP Tangsel telah melibatkan 18 instansi vertikal dengan total 75 jenis layanan publik yang tersedia. Sejak dioperasikan pada 2021, MPP Tangsel telah melayani lebih dari 45 ribu pengunjung sepanjang tahun 2024.
Sementara itu, Dirjen AHU Widodo menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang terjalin dengan Pemerintah Kota Tangsel. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Tangsel yang telah memberikan fasilitas loket layanan AHU di MPP ini. Kolaborasi ini penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat,” katanya.
Widodo menegaskan bahwa dengan kehadiran loket AHU di Tangsel dan daerah lainnya, masyarakat kini lebih mudah mengakses layanan administrasi hukum, mulai dari urusan keperdataan, badan usaha, kewarganegaraan, legalisasi apostille, hingga berbagai layanan berbasis teknologi.
“Secara total, ada 144 jenis layanan AHU yang kini dapat diakses secara daring. Ini sejalan dengan semangat transformasi digital untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan dalam pelayanan publik,” tutup Widodo.






