Jakarta, kabarindo.id – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Selatan menggelar kegiatan NGOBATI (Ngobrol Bareng Sehati) bersama Sahabat Pemasyarakatan. Kegiatan ini dihadiri berbagai Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha.
Turut hadir diantaranya perwakilan Universitas Indonesia (Dr. Iqra), Camat Jagakarsa (Santoso, SH., M.AP), Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Selatan (Drs. Fidiyah Rokhim, M.Si), Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Dekan Fakultas Psikologi UNJ (Dr. Gumgum Gumelar Fajar Rakhman, M.Si), serta Direktur LKBH UPN Veteran Jakarta (Heru Sugiyono), Perwakilan dari Fakultas IT Universitas Kosgoro, Dinas PPAPP, RS Zahirah, IPKEMINDO Jakarta, pelaku wirausaha, dan LSM juga ambil bagian dalam forum ini.
Kepala Bapas Kelas I Jakarta Selatan, Darmalingganawati, membuka kegiatan dengan menyoroti implementasi KUHP Nasional yang akan berlaku Januari 2025. KUHP baru tersebut menekankan pidana di luar lembaga pemasyarakatan, seperti kerja sosial, sehingga memerlukan penyesuaian pedoman penelitian kemasyarakatan (Litmas).
“Tanggung jawab mencegah residivisme bukan hanya pada Bapas, Lapas, dan Rutan. Pemerintah daerah dan berbagai instansi perlu bersinergi, mulai dari pelatihan hingga penyediaan sarana-prasarana bagi klien pemasyarakatan,” ujar Darmalingganawati.
Ia menegaskan, keberhasilan proses pemasyarakatan bergantung pada kolaborasi semua pihak pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta. Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pembinaan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.
“Kegiatan NGOBATI ini menjadi langkah awal memperkuat kerja sama antara pemasyarakatan dan masyarakat dalam menghadapi perubahan besar yang akan datang,” tambahnya.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi, penandatanganan perjanjian kerja sama, penyerahan piagam, dan ditutup dengan doa bersama.






