Padang, kabarindo.id – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Padang terus memantapkan langkah dalam mewujudkan pemidanaan yang lebih humanis melalui penerapan pidana kerja sosial. Pada Rabu (13/8), Bapas Padang melakukan koordinasi strategis dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang terkait pendataan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.
Koordinasi ini menjadi tindak lanjut implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bapas Padang dan Pemerintah Kota Padang, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Melalui program ini, klien pemasyarakatan akan menjalani pidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan DLH Kota Padang, antara lain Yopie Eka Putra, SH (Kasi Komunikasi Lingkungan/Penyuluh Lingkungan Ahli Muda), Reni Afriani, SP (Analis Data dan Informasi), serta Herlin Oktavia, ST (Perencana Ahli Muda). Pihak DLH menyatakan kesiapannya untuk mengikutsertakan klien pidana kerja sosial dalam berbagai kegiatan, seperti pembersihan fasilitas umum, penataan dan pembersihan kawasan Pasar Raya, hingga pembibitan tanaman untuk pelestarian lingkungan.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Padang, Candra Eka Putra, menegaskan bahwa pihaknya siap menempatkan klien pidana kerja sosial di unit Perlindungan Masyarakat (Linmas). Kegiatan yang akan dijalankan meliputi aksi kemanusiaan, kegiatan sosial, pembersihan lingkungan, hingga aktivitas lain yang memberi manfaat langsung bagi warga.
Kepala Bapas Kelas I Padang, Enjat Lukmanul Hakim, menyebutkan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah awal yang strategis. “Sinergi antara Bapas Padang, DLH, dan Satpol PP akan memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial dapat berjalan efektif, memberi manfaat nyata, dan menghadirkan dampak positif baik bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujarnya.
Dengan dukungan penuh dari instansi terkait, penerapan pidana kerja sosial di Kota Padang diharapkan menjadi model implementasi pemidanaan alternatif yang mampu mengedepankan nilai rehabilitatif, restoratif, dan kepedulian sosial.






