Pemkot Tangsel Perkuat Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual

TANGSEL, kabarindo.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memperketat langkah penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sejak Januari hingga Agustus 2025, tercatat 241 laporan yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, hingga kasus anak berhadapan dengan hukum.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengungkapkan sekitar 50 persen kasus telah ditangani, baik melalui pendampingan psikologis maupun pemulihan moral korban. “Penanganan ini dilakukan secara terpadu agar korban mendapat perlindungan dan pemulihan yang layak,” ujarnya usai Rapat Forkopimda Tingkat Kota Tangsel di Lengkong Gudang, Serpong.

Sebagai langkah cepat, Pemkot Tangsel mengoptimalkan layanan darurat “Tangsel Siaga 112” dan WhatsApp 0813-8020-1112 yang beroperasi 24 jam. Nomor darurat ini akan disosialisasikan melalui baliho, spanduk, media sosial, serta jaringan RT/RW. Laporan yang masuk langsung diproses oleh Command Center Diskominfo bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Benyamin juga menyatakan pihaknya akan menayangkan identitas dan foto pelaku kekerasan yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkrah) di media massa untuk memberikan efek jera. Pemkot bahkan membuka peluang penerapan hukuman kebiri kimia, meski belum ada putusan pengadilan di Tangsel terkait sanksi tersebut.

Langkah pencegahan turut digencarkan lewat sosialisasi di sekolah, madrasah, dan komunitas, agar anak berani melapor tanpa rasa takut. “Kita ingin anak-anak tahu harus lapor kemana dan bagaimana caranya,” jelas Benyamin.

Pendampingan korban akan melibatkan fakultas psikologi dari universitas di Tangsel. Untuk korban yang pendidikannya terganggu akibat trauma atau proses hukum, disiapkan opsi “homeschooling”

Benyamin menegaskan, penanganan kekerasan harus melibatkan semua pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, tenaga medis, serta organisasi profesi. “Tidak hanya leading sector di dinas pemberdayaan masyarakat, tapi Polres, Ikatan Bidan, Ikatan Dokter Indonesia, semua harus berperan,” tegasnya.