News  

Ditjenpas Luncurkan Standar Nasional Kamtib, Perkuat Kesiapsiagaan Petugas Pemasyarakatan

Jakarta, kabarindo.id – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan sosialisasi mengenai Standar Pencegahan, Penindakan dan Pemulihan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Kamis (28/08/2025). Sosialisasi ini dilaksanakan secara virtual melalui zoom yang diikuti oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Nur Mariyana Putri), Petugas Kemanan, Petugas Regu Jaga dan Petugas P2U sebagai perwakilan masing-masing bagian pengamanan.

Kebijakan baru tersebut berlaku bagi seluruh Rutan, Lapas, LPKA, dan LPAS di Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, yang menekankan bahwa fungsi pengamanan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan komponen utama dalam mendukung keberhasilan pemasyarakatan.

Materi sosialisasi menjelaskan pentingnya pemetaan kerawanan melalui identifikasi potensi ancaman, baik yang bersumber dari bencana alam maupun gangguan non-alam seperti kerusuhan, pelarian, hingga overkapasitas. Peta kerawanan ini menjadi dasar penyusunan rencana kontingensi dan strategi pengamanan.

Dalam hal penindakan, standar baru memberikan panduan penanganan situasi darurat, mulai dari perkelahian, kerusuhan massal, hingga ancaman dari luar. Penggunaan kekuatan diatur secara proporsional dan bertahap, dimulai dari langkah persuasif hingga tindakan pelumpuhan apabila kondisi mengharuskan.

Sementara itu, aspek pemulihan difokuskan pada rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca insiden. Proses tersebut akan dikoordinasikan melalui Correctional Crisis Center (CCC) yang dapat diaktifkan di tingkat pusat, wilayah, maupun unit pelaksana teknis.

Melalui penerapan standar ini, Ditjenpas menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pengamanan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, dan terkendali.