News  

Dorong Pemberdayaan WBP, LPP Semarang Terima Kunjungan DPD RI

Semarang, kabarindo.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Semarang menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dapil Jawa Tengah, Abdul Kholik. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan pemberdayaan dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lingkungan Lapas Perempuan Semarang. Pada Jumat, (10/10/2025).

Kedatangan tim Ombudsman RI disambut hangat oleh Kepala Lapas Perempuan Semarang, Ade Agustina dan jajarannya didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso.

Acara diawali dengan sambutan dan sesi tanya jawab interaktif antara pihak Lapas dengan anggota DPD RI. Dalam kesempatan tersebut, berbagai hal terkait program pembinaan, pemberdayaan, serta kebutuhan fasilitas pendukung di Lapas Perempuan Semarang turut dibahas secara terbuka.

Setelah sesi diskusi, rombongan melakukan peninjauan langsung ke beberapa area pelayanan dan pembinaan, seperti blok hunian warga binaan, dapur “Si Gendhis”, klinik kesehatan, serta bengkel kerja, tempat pelaksanaan berbagai program keterampilan bagi warga binaan.

Dalam testimoni kunjungannya, perwakilan DPD RI Dapil Jawa Tengah menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Lapas Perempuan Semarang.

“Saya merasa sangat bergembira karena seluruh mekanisme kerja di Lapas Perempuan Semarang berjalan dengan baik. Kami juga melihat secara langsung bagaimana proses pembinaan dan pembekalan bagi warga binaan dilakukan dengan serius dan terarah,” ujar perwakilan DPD RI.

Sementara itu, Kalapas Perempuan Semarang, Ade Agustina, menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat turut berperan dalam mendukung upaya pembinaan di Lapas.

“Semoga kami dapat diakomodir oleh Pemerintah Provinsi, khususnya terkait fasilitas yang dibutuhkan untuk pembinaan dan pelatihan warga binaan. Kami juga berharap dukungan dari pemerintah kota. Semoga DPD RI dapat menjembatani agar nanti para warga binaan ketika bebas tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah,” ujar Ade.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjenpas Jateng, Mardi Santoso turut menyampaikan harapannya agar perhatian juga diberikan terhadap kondisi fisik bangunan Lapas Perempuan Semarang.

“Bangunan Lapas Perempuan ini merupakan bangunan cagar budaya yang memiliki keterbatasan ruang. Kami berharap ada solusi ke depan, apakah melalui relokasi atau upaya lain, agar kegiatan pembinaan dapat berjalan lebih optimal,” tuturnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPD RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pemerintah daerah dalam upaya memberdayakan warga binaan menuju kemandirian dan reintegrasi sosial yang lebih baik.