Tangerang, kabarindo.id – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tangerang melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebagai bagian dari upaya menilai perkembangan perilaku dan hasil pembinaan para warga binaan. Sebanyak 71 orang warga binaan mengikuti sidang kali ini dengan rincian Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 59 orang, Cuti Menjelang Bebas (CMB) 2 orang, dan Cuti Bersyarat (CB) sebanyak 10 orang, Senin (20/10/2025).
Kegiatan yang digelar di Rutan Tangerang ini dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Sigit Teguh Riyanto, mewakili Kepala Rutan Kelas I Tangerang. Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan bahwa Sidang TPP merupakan mekanisme penting untuk memastikan setiap warga binaan memperoleh hak pembinaan secara objektif berdasarkan hasil evaluasi dan catatan perilaku selama menjalani masa pidana.
“Sidang TPP menjadi forum bersama untuk melihat sejauh mana hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas. Hasilnya akan menjadi dasar dalam pemberian hak integrasi seperti PB, CB, atau CMB secara adil dan transparan,” ujar Sigit.
Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Tangerang, Irhamuddin, menegaskan bahwa kegiatan ini mencerminkan komitmen Rutan dalam mewujudkan tata kelola pembinaan yang profesional dan humanis. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam setiap proses pengusulan hak bagi warga binaan.
“Setiap keputusan yang diambil dalam Sidang TPP harus berlandaskan pada data objektif dan hasil pembinaan nyata. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun intervensi. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif mendapat haknya sesuai aturan,” tegas Irhamuddin.
“Rutan Tangerang berkomitmen melaksanakan pembinaan yang berorientasi pada perubahan dan kesiapan kembali ke masyarakat. Sidang TPP adalah salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut,” tambahnya.
Sidang TPP ini menjadi bagian dari kegiatan pembinaan rutin di Rutan Kelas I Tangerang yang dilaksanakan dengan prinsip adil, profesional, dan transparan, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.






