Kejari Serang Telaah Permohonan Pendampingan Hukum Pemkot Terkait Pasar Rau

Kota Serang, kabarindo.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang tengah menelaah permohonan pendampingan hukum dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terkait rencana pengakhiran kerja sama pengelolaan Pasar Rau dengan PT Pesona Banten Persada.

Kepala Kejari Serang, IG Punia Atmaja, mengatakan pihaknya telah menerima informasi awal mengenai permohonan tersebut dan saat ini menunggu berkas serta data pendukung untuk dilakukan kajian mendalam.

“Mereka meminta pendampingan, saat ini sedang kami telaah. Kami masih menunggu posisi kasus dan suratnya untuk memastikan pokok permasalahannya,” ujar Punia, Selasa (28/10/2025).

Punia menegaskan Kejaksaan tidak akan memutuskan pengakhiran kontrak, melainkan memberikan pendampingan hukum dan pertimbangan berdasarkan hasil kajian. “Tugas pokok tetap di pemerintah daerah sebagai pengelola aset. Kami hanya membantu dengan memberikan pandangan hukum agar langkah yang diambil sesuai aturan,” jelasnya.

Pendampingan yang diberikan bersifat *legal opinion* atau pertimbangan hukum. Kejari akan melakukan identifikasi masalah, menilai risiko hukum, serta memberikan rekomendasi solusi yang dapat digunakan Pemkot Serang dalam mengambil keputusan.

“Nanti bahan-bahan kami pelajari, identifikasi permasalahan dan solusinya. Setelah itu kami kembalikan ke pemerintah daerah untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan,” tambah Punia.

Ia menegaskan, proses pendampingan dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. “Kami harus tahu dulu permasalahannya apa, kendalanya apa. Baru kemudian kami bentuk tim dan melakukan telaah untuk memberikan pendapat hukum,” ungkapnya.

Kejari Serang juga menyatakan mendukung upaya Pemkot Serang dalam menata pengelolaan aset daerah, asalkan dilakukan sesuai aturan hukum dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Kami mendukung dari sisi hukum agar kegiatan pemerintahan berjalan mulus dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pendampingan ini memastikan langkah-langkah pemerintah tetap berada di jalur hukum yang benar,” tegasnya.

Meski dokumen lengkap belum diterima, Kejari Serang memastikan kajian akan dilakukan secara objektif dan profesional. “Surat permohonannya sedang kami tunggu. Setelah itu akan kami pelajari secara menyeluruh. Prinsipnya, kami terbuka, tapi harus berbasis data dan kajian,” tutup Punia.