Kabupaten Tangerang, kabarindo.id – Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tangerang kini semakin menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tangerang menggandeng pemerintah desa dalam memperkuat pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan tujuan mewujudkan Desa Bersinar, desa yang bersih dari narkoba.
Kepala BNK Kabupaten Tangerang, Dedy Sutardi, menegaskan bahwa keberhasilan program P4GN sangat bergantung pada kolaborasi antara BNK dan para kepala desa sebagai ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Begitu masyarakat bisa menjadi masyarakat bersinar, itu karena ada peran kepala desa di baliknya. Mereka yang paling dekat dan punya pengaruh langsung terhadap warga,” ujar Dedy dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program P4GN bersama ketua Apdesi di Ruang Parakan, Gedung Pekerjaan Umum (PU), Rabu (12/11/2025).
Dedy menjelaskan, BNK Tangerang saat ini fokus pada empat pilar utama program P4GN, yakni lingkungan kerja bersinar, lingkungan pendidikan bersinar, lingkungan perusahaan bersinar, dan lingkungan masyarakat bersinar. Tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat yang sepenuhnya bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Ia juga menambahkan, keberlanjutan program ini akan diperkuat melalui rencana penyusunan kegiatan promotif dan preventif di tingkat desa. “Kami berharap setiap desa dapat memiliki programnya sendiri, mulai dari kampanye moral, sosialisasi, hingga kegiatan di tingkat RT dan RW. Semua harus dikomandoi kepala desa,” jelasnya.
BNK menargetkan pada tahun 2026 setiap desa di Kabupaten Tangerang sudah memiliki program P4GN mandiri di bawah bimbingan Dinas Pemerintahan Desa (Pemdes).
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang, Maskota, mengungkapkan bahwa sejumlah desa sebenarnya telah lebih dulu melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan sebelum adanya rapat koordinasi tersebut.
“Kami sudah bergerak melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat. Tujuannya jelas, agar tak ada peredaran narkoba di wilayah desa masing-masing,” ujarnya.
Namun, Maskota mengakui tantangan terbesar terletak pada modus peredaran narkoba yang bersifat tersembunyi dan sulit dijangkau perangkat desa.
“Pengedar biasanya bergerak diam-diam, bahkan kadang berasal dari luar wilayah atau orang yang dikenal warga sendiri. Saat ada kejadian pun, kami tidak punya kewenangan penindakan seperti kepolisian,” tambahnya.
Kolaborasi antara BNK dan pemerintah desa diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan desa yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkoba.






