Kabupaten Tangerang, Kabarindo.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar rapat koordinasi darurat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rapat yang dipimpin Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, itu berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati, untuk membahas langkah mitigasi dan antisipasi menghadapi cuaca ekstrem akhir tahun. Pada Selasa, (18/11/2025).
Seluruh komponen terkait hadir, mulai dari camat, Dinas Sosial, BPBD, DLHK Kabupaten Tangerang, hingga Balai Besar MKG Wilayah II. Agenda pertemuan mencakup kesiapan penanganan bencana, pembersihan saluran air, pemetaan wilayah rawan banjir, hingga persiapan lokasi evakuasi. Pemkab mencatat sedikitnya 19 kecamatan berada dalam kategori rawan saat terjadi hujan lebat berdurasi panjang.
Bupati Maesyal Rasyid menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi termasuk banjir dan longsor yang diprediksi lebih sering terjadi tahun ini. Ia meminta seluruh camat menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti setiap Jumat sebagai upaya preventif menghadapi intensitas hujan yang kian meningkat.
“Tempat evakuasi sudah kami siapkan untuk wilayah-wilayah yang biasa terdampak,” ujarnya.
Selain banjir, pemerintah daerah juga memetakan titik rawan longsor dan bencana hidrometeorologi lain. Bupati menekankan bahwa seluruh kawasan, baik utara maupun selatan, harus meningkatkan kewaspadaan karena pola hujan sudah merata di wilayah kabupaten. “Semua wilayah harus siap, dan OPD terkait telah kami minta meningkatkan kesiagaan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi dan Klimatologi MKG Wilayah II, Ana Oktavia Sejawati, menjelaskan bahwa pola iklim tahun ini berbeda dari biasanya. Musim kemarau berlangsung singkat, sementara hujan datang lebih cepat, terutama di wilayah selatan Kabupaten Tangerang.
Ia menyebut fase peralihan sebagai periode paling rawan karena potensi cuaca ekstrem, seperti hujan berintensitas tinggi dan angin kencang, meningkat sebelum puncak musim hujan yang diproyeksikan terjadi pada Februari 2026. Ana mengimbau masyarakat memantau informasi resmi BMKG dan mendorong pemerintah daerah menjadikan data tersebut sebagai dasar kebijakan mitigasi.






