News  

Penguatan Infrastruktur Digital Pemasyarakatan: Direktur TI dan Kerjasama Ditjenpas Lakukan Kunker dan Monitoring di Lapas Kelas IIA Tenggarong

Tenggarong, Kabarindo.id – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM terus berkomitmen dalam memperkuat implementasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan infrastruktur teknologi informasi (TI) di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, hari ini melaksanakan kunjungan kerja dan monitoring kinerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tenggarong, Kalimantan Timur.

Kunjungan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 27 November 2025, dimulai tepat pukul 09.00 WITA di Lapas Kelas IIA Tenggarong, bertujuan utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi perangkat alat SDP yang beroperasi di Lapas tersebut. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) merupakan tulang punggung operasional Pemasyarakatan modern, yang menjamin akuntabilitas data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), proses integrasi, hingga pemberian hak-hak narapidana secara transparan dan terukur.

Dalam pernyataan resminya, Direktur TI dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, menyampaikan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk mewujudkan Pemasyarakatan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

“Kunjungan ini bukan sekadar pemeriksaan fisik perangkat, melainkan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan sistem, kualitas jaringan, serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengoperasikan SDP,” ujar Direktur.

“Keberhasilan implementasi SDP di daerah seperti Tenggarong sangat krusial karena data yang akurat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis di tingkat pusat. Kami ingin memastikan bahwa seluruh perangkat beroperasi optimal, mendukung kecepatan pelayanan, dan meminimalisir potensi gangguan yang dapat menghambat proses administrasi WBP.”

Kedatangan Direktur Direktur TI dan Kerja Sama Pemasyarakatan disambut hangat oleh sejumlah pejabat struktural diantara Ka KPLP, Nurfadli Imam, Kasi kamtib, Tamrin, kasi Bimker Jumari dan lainnya. Kegiatan monitoring diawali dengan sesi pemaparan singkat mengenai kondisi riil infrastruktur TI, tantangan yang dihadapi Lapas Tenggarong, serta inovasi lokal yang telah dilakukan dalam menunjang fungsi TI.

Setelah sesi pemaparan, Direktur bersama timnya meninjau langsung ruang server dan ruang administrasi, mengecek kondisi fisik perangkat keras SDP (seperti server, Workstation, dan perangkat pendukung lainnya), serta menguji kecepatan akses data. Diskusi interaktif juga dilakukan dengan operator data Lapas untuk menggali masukan praktis dari lapangan.

Kalapas Kelas IIA Tenggarong, Suparman, mengapresiasi perhatian khusus dari Ditjenpas ini.

“Kami merasa sangat terbantu dengan kunjungan ini. Ini adalah momentum berharga bagi kami untuk menerima arahan langsung dari pusat, khususnya dalam hal pemeliharaan perangkat dan pengamanan data,” kata Suparman.

“Kami siap menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan demi menjaga integritas data WBP dan mendukung visi Pemasyarakatan yang maju. Kegiatan hari ini terlaksana dengan Aman dan Tertib berkat sinergi yang baik antara pihak Lapas dan tim dari Ditjenpas.” tambah Suparman.

Kunjungan kinerja dan monitoring ini ditutup dengan sesi penyampaian hasil temuan dan rekomendasi teknis. Secara umum, Lapas Kelas IIA Tenggarong dinilai telah mengelola perangkat SDP dengan baik, meskipun terdapat beberapa catatan mengenai pembaruan perangkat lunak dan peningkatan kapasitas jaringan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Pihak Ditjenpas menekankan bahwa penguatan infrastruktur TI harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola keamanan siber. Langkah-langkah preventif terhadap ancaman siber harus selalu diutamakan guna melindungi data sensitif Pemasyarakatan.

Kegiatan ini merupakan bagian integral dari strategi besar Ditjenpas untuk memastikan keseragaman, kecepatan, dan akurasi data di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan, hasil monitoring ini dapat menjadi peta jalan bagi Lapas Tenggarong untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam melayani WBP.