Jakarta, Kabarindo.id – Dalam rangka mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku pada tahun 2026, Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Selatan bersama jajaran pejabat struktural melaksanakan kunjungan kerja ke Sentra Terpadu Inten Soeweno Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlokasi di Cibinong, pada Rabu, 14 Januari 2026. Sentra Terpadu Inten Soeweno sebelumnya dikenal sebagai National Vocational Rehabilitation Centre (NVRC) atau Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD), yang secara resmi bertransformasi nama dan fungsi menjadi Sentra Terpadu Inten Soeweno pada tahun 2022.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapas Jakarta Selatan menyampaikan tujuan kedatangan tim Bapas Jakarta Selatan, yakni untuk membahas rencana pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana alternatif bagi narapidana dengan tindak pidana ringan, khususnya yang memiliki masa pidana di bawah lima tahun. Disampaikan bahwa penerapan pidana kerja sosial merupakan bagian dari kebijakan strategis KUHP Nasional dalam merespons berbagai tantangan sistem pemasyarakatan, terutama permasalahan kelebihan kapasitas (overcrowded) di lembaga pemasyarakatan yang berdampak pada keterbatasan anggaran dan efektivitas pembinaan.
Melalui kebijakan tersebut, sistem pemenjaraan yang selama ini menjadi pendekatan utama diharapkan dapat bertransformasi menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, korektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Kepala Bapas Jakarta Selatan menyampaikan komitmen dan antusiasme Bapas Jakarta Selatan dalam mendukung implementasi pidana kerja sosial, salah satunya dengan menggandeng Sentra Terpadu Inten Soeweno sebagai mitra strategis serta lokasi potensial dalam pelaksanaan pidana kerja sosial ke depan.
Kunjungan kerja ini disambut hangat oleh Kepala Sentra Terpadu Inten Soeweno Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Romal Uli Jaya Sinaga. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sentra menyampaikan persetujuan dan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial. Ia juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas kementerian terkait kebijakan tersebut telah disampaikan hingga tingkat Menteri Sosial, serta telah dilakukan rapat kesepakatan mengenai pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sentra Terpadu Inten Soeweno memiliki fokus layanan bagi klien penyandang disabilitas. Sementara itu, untuk klien dengan permasalahan penyalahgunaan narkotika (NAPZA), akan dilakukan rujukan ke lembaga atau pihak yang secara khusus menangani rehabilitasi NAPZA. Pihak Sentra menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penerapan pidana kerja sosial yang dinilai mampu membantu klien pulih dari permasalahan yang dihadapi serta mempercepat proses reintegrasi sosial.
Di akhir kegiatan, tim Bapas Jakarta Selatan diajak meninjau langsung berbagai jenis pelatihan vokasional yang tersedia di Sentra Terpadu Inten Soeweno. Terdapat tujuh jenis pelatihan vokasional, yaitu contact center, penjahitan, desain grafis, komputer, elektro, logam, dan otomotif. Pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan dan peningkatan keterampilan klien, sehingga mampu menunjang proses pemulihan, kemandirian, serta kesiapan kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana kerja sosial.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara Bapas Kelas I Jakarta Selatan dan Sentra Terpadu Inten Soeweno Kementerian Sosial RI dalam mendukung implementasi KUHP Nasional, khususnya penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada pemulihan, pemberdayaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat






