Jakarta, Kabarindo.id – Mempererat hubungan kelembagaan dan meningkatkan sinergi tugas dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai Mitra dalam layanan Posbankum. Kegiatan diikuti oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Jakarta Selatan, Kelompok Kerja (Pokja) Hukum Jakarta Selatan, serta Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Jakarta Selatan.
Kegiatan dibuka oleh Kabapas Jakarta Selatan, Ibu Darmalingganawati, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Sukoco Hendarto.
Dalam pemaparannya, Bapak Sukoco Hendarto menjelaskan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan serta pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan. Posbankum dibentuk dengan pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat, di mana pemberian bantuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Bantuan hukum diberikan oleh Penyuluh Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Jakarta Selatan berdasarkan nota kesepakatan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.
Adapun layanan yang tersedia pada Posbankum di setiap kelurahan meliputi layanan konsultasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan peran Posbankum harus berlandaskan asas keadilan, disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Hukum.
Posbankum melibatkan paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum dengan sasaran utama masyarakat miskin.
Kabapas Jakarta Selatan menyampaikan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Jakarta Selatan dilatarbelakangi oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi. Melalui pembentukan Posbankum ini, diharapkan model layanan tersebut dapat diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan lain di wilayah Jakarta. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin didasarkan pada hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang menunjukkan kondisi ekonomi klien..
Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berperan dalam mendampingi klien selama proses peradilan. Setelah klien memperoleh putusan pengadilan, peran pendampingan beralih kepada Bapas, yang bertugas melakukan pengawasan dan pembimbingan.
Diharapkan dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbankum), setiap permasalahan hukum yang timbul dapat diselesaikan secara musyawarah melalui mekanisme mediasi.






