News  

Lapas Narkotika Jakarta ikuti Zoom mengenai Penguatan Direktur Jenderal PP terkait dengan KUHP, KUHAP, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, Kabarindo.id – Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta mengikuti kegiatan Penguatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP) terkait KUHP, KUHAP, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (27/1). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 3 Lapas Narkotika Jakarta dan dihadiri oleh Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Dr. Syarpani, bersama jajaran pejabat struktural dan pegawai.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Bapak Baroto. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan utama dalam penegakan hukum.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan materi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Bapak Dhanana Putra. Dalam paparannya, beliau menyampaikan penguatan substansi kebijakan hukum, khususnya terkait KUHP, KUHAP, serta pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya menyamakan pemahaman aparatur penegak hukum agar mampu mengimplementasikan ketentuan hukum secara tepat dan selaras dengan kebijakan hukum nasional.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, di mana para peserta berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan langsung terkait penerapan KUHP, KUHAP, serta dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Dr. Syarpani, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman hukum. “Melalui kegiatan penguatan ini, kami berharap seluruh jajaran Lapas Narkotika Jakarta semakin memahami substansi dan arah pembaruan hukum pidana, sehingga pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat berjalan sesuai ketentuan, menjunjung tinggi kepastian hukum, dan berorientasi pada keadilan,” ujar Dr. Syarpani.