Banjarnegara, Kabarindo.id – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Senin, (2/2/2026).
Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas ini diikuti oleh Kepala Rutan Banjarnegara beserta Pejabat Struktural. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk pernyataan komitmen bersama untuk menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara profesional, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kepala Rutan Banjarnegara, Dodik Harmono, dalam amanatnya menegaskan bahwa pencanangan WBK/WBBM bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah awal untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh jajaran diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Komitmen ini harus diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari peningkatan disiplin pegawai, transparansi layanan, hingga inovasi pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan warga binaan,” ujar Dodik.
Adanya penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan kelanjutan dari komitmen yang sebelumnya telah diwujudkan melalui penandatanganan Komitmen Bersama serta Perjanjian Kinerja.
Penetapan Pakta Integritas menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi nilai-nilai integritas di lingkungan Rutan Kelas IIB Banjarnegara.
Sebagai bentuk implementasi nyata, Rutan Banjarnegara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam layanan kunjungan, layanan informasi, maupun layanan administratif lainnya yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Seluruh layanan diarahkan agar semakin mudah diakses, terbuka, serta memberikan kepastian layanan bagi masyarakat dan warga binaan.
Melalui penguatan komitmen ini, Rutan Kelas IIB Banjarnegara menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang prima sebagai bagian dari upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sekaligus mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemasyarakatan.






