News  

Dirjen Pemasyarakatan Tekankan Integritas dan Percepatan Implementasi Wartelpas di Seluruh UPT

Jakarta, Kabarindo.id – Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan pengarahan strategis kepada jajaran pemasyarakatan terkait optimalisasi Pilot Project Warung Telekomunikasi Pemasyarakatan (Wartelpas) melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Kegiatan yang berlangsung di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Senin (15/6) tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kegiatan pengarahan ini dihadiri oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu, Nebi Viarleni, serta Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Nur Mariyana Putri, bersama jajaran pemasyarakatan lainnya.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menegaskan bahwa pelaksanaan program Wartelpas merupakan tindak lanjut atas atensi khusus Presiden Republik Indonesia untuk memastikan seluruh layanan pemasyarakatan berjalan dengan baik, bersih, dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan.

Direktur Jenderal menekankan pentingnya integritas seluruh petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh jajaran diingatkan untuk menjunjung tinggi profesionalisme serta menghindari segala bentuk pelanggaran hukum maupun tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.

“Tidak boleh ada lagi pegawai yang terlibat dalam pelanggaran hukum maupun aktivitas menyimpang. Seluruh jajaran harus menjaga integritas dan senantiasa mengingat tanggung jawab kepada keluarga serta amanah yang diemban sebagai aparatur negara,” tegas Direktur Jenderal dalam arahannya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin, Direktur Jenderal juga menyampaikan bahwa tindakan tegas akan diberlakukan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, termasuk proses hukum pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Pengalaman kasus yang pernah terjadi di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) diharapkan menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali di masa mendatang.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal menyoroti posisi strategis wilayah Jakarta sebagai barometer nasional dalam penyelenggaraan layanan pemasyarakatan. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja di wilayah Jakarta dituntut untuk memberikan performa pelayanan yang optimal, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, pihak ketiga mitra pelaksana turut memaparkan teknis implementasi pemasangan Wartelsuspas serta penggunaan aplikasi SILA. Sistem tersebut diharapkan mampu mendukung optimalisasi layanan komunikasi bagi warga binaan secara lebih efektif, transparan, dan terstandar, termasuk untuk menjangkau satuan kerja yang berada di wilayah kepulauan dan daerah lainnya di Indonesia.

Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu, Nebi Viarleni, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat integritas seluruh jajaran. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui penguatan sistem layanan dan peningkatan integritas sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang profesional, modern, dan berintegritas guna mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas.