Jakarta, Kabarindo.id – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta menggelar kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, Kepatuhan Internal, serta Pencegahan Konflik Benturan Kepentingan dan Maladministrasi Pelayanan Publik. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, bertempat di Lantai 4 Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur/Utara, Margono, hadir langsung dalam kegiatan penting ini bersama seluruh jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jakarta. Tak hanya dihadiri oleh para pimpinan, kegiatan ini juga diikuti secara antusias oleh seluruh jajaran petugas Pemasyarakatan di wilayah Daerah Khusus Jakarta yang bergabung secara daring.
Acara sosialisasi ini terasa semakin berbobot dengan hadirnya narasumber dan perwakilan dari instansi penegak hukum serta pengawas pelayanan publik, yakni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Ombudsman Republik Indonesia. Kehadiran kedua instansi tersebut memberikan pandangan strategis mengenai pencegahan maladministrasi serta penguatan sistem kepatuhan internal di lingkungan birokrasi.
Sebelum pemaparan materi sosialisasi dimulai, rangkaian acara terlebih dahulu diselingi dengan agenda krusial, yaitu penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh seluruh Kepala UPT jajaran Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta. Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk kontrak moral dan hukum bagi para kepala satker untuk mencapai target kinerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima sepanjang tahun berjalan.
Dengan terlaksananya kegiatan yang diikuti baik secara luring maupun daring ini, diharapkan seluruh jajaran Pemasyarakatan di wilayah Daerah Khusus Jakarta, termasuk Bapas Kelas I Jakarta Timur/Utara, dapat mengimplementasikan poin-poin pencegahan korupsi dan gratifikasi secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, demi menjaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.






