JAKPUS, Kabarindo.id – Kepala Bapas Kelas I Jakarta Pusat, Pahrudin Saputra, S.Ag., M.Si., mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta di Aula Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan bertema “Peningkatan Peran PK pada Balai Pemasyarakatan” ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan sekaligus merumuskan solusi strategis untuk menghadapi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Rakernis dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas DK Jakarta, Wachid Wibowo. Dalam arahannya, Wachid menekankan pentingnya evaluasi berkala, peningkatan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan (PK), serta penguatan jejaring kemitraan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembimbingan klien Bapas.
Wachid juga menegaskan perlunya koordinasi yang erat dengan aparat penegak hukum, terutama dalam mempersiapkan penerapan pidana alternatif dan pidana pengawasan. Untuk memastikan hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti, ia menginstruksikan pembentukan tim kecil yang bertugas merumuskan rekomendasi strategis.
“Pembimbing Kemasyarakatan harus terus meningkatkan kompetensi dan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum. Berbagai kendala yang ditemukan di lapangan perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan solusi konkret agar pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas semakin optimal,” ujar Wachid.
Bagi Pahrudin Saputra, Rakernis ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi Bapas Jakarta Pusat sekaligus memperkuat kesiapan jajaran PK dalam menjalankan tugas di tengah perkembangan regulasi dan kebutuhan pelayanan Pemasyarakatan.
Menurut Pahrudin, pemetaan masalah secara menyeluruh diperlukan agar setiap kendala dapat ditangani melalui langkah yang tepat, mulai dari peningkatan kapasitas petugas hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
“Penguatan peran PK perlu diikuti dengan kesiapan kompetensi, dukungan sarana dan prasarana, serta mekanisme kerja yang jelas. Melalui forum ini, kami dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan menyusun langkah perbaikan agar pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan klien dapat berjalan lebih efektif,” ungkap Pahrudin.
Pelaksanaan Rakernis dilanjutkan dengan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan dalam dua sesi.
Sesi pertama membahas peta jenis tindak pidana klien, laporan pemantauan program, evaluasi pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta analisis beban kerja PK. Pembahasan ini menjadi bagian dari evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan.
Sementara itu, sesi kedua berfokus pada berbagai kendala operasional, meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, sumber daya manusia, tingkat kepatuhan klien, serta kejelasan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Melalui Rakernis ini, Bapas Kelas I Jakarta Pusat diharapkan dapat memperkuat kesiapan pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, sekaligus mendorong tindak lanjut yang terukur melalui peningkatan kompetensi, penguatan kemitraan, dan koordinasi lintas instansi.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial klien.






