Indonesia Desak Pemilihan Sekjen PBB Transparan dan Kredibel

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyerukan agar proses pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berlangsung kredibel, transparan, dan tidak memihak. Indonesia berharap pemimpin baru PBB mampu memperkuat kerja sama internasional atau multilateralisme di tengah berbagai tantangan global.

Seruan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI seiring berlangsungnya proses pemilihan Sekjen PBB di Dewan Keamanan (DK) PBB. Indonesia terus memantau perkembangan pemilihan, terutama setelah pelaksanaan jajak pendapat ketujuh pada Jumat (30/10/2026).

“Indonesia mendukung proses pemilihan yang kredibel, transparan, dan imparsial yang dipandu oleh Piagam PBB dan komitmen kuat terhadap multilateralisme,” demikian pernyataan Kemlu RI melalui media sosial X, Minggu (1/11/2026).

Indonesia menilai pemilihan Sekjen PBB kali ini berlangsung pada momentum penting, ketika organisasi internasional tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerja sama antarnegara.

Karena itu, Indonesia berharap pemimpin baru PBB memiliki kemampuan menyatukan negara-negara di dunia, memperkuat penghormatan terhadap hukum internasional, serta mendorong reformasi organisasi agar lebih efektif.

Selain itu, Indonesia menginginkan kepemimpinan baru PBB memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan global.

Kemlu RI juga berharap Sekjen PBB berikutnya mampu memperkuat suara negara berkembang dan menghasilkan langkah konkret yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dunia.

Persaingan Kandidat Masih Berlangsung

Proses pemilihan Sekjen PBB hingga kini belum menghasilkan keputusan final. Jajak pendapat ketujuh di Dewan Keamanan PBB pada 30 Oktober lalu belum memberikan hasil konklusif.

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang bocor dan dilaporkan Xinhua, mantan Wakil Presiden Kosta Rika sekaligus Sekretaris Jenderal UNCTAD, Rebeca Grynspan, memperoleh 11 suara mendukung dan empat suara tidak mendukung.

Sementara itu, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi dari Argentina, memperoleh sembilan suara mendukung, empat suara tidak mendukung, dan dua suara tidak menyatakan pendapat.

Dinamika pemilihan juga bertambah setelah Uni Emirat Arab mengajukan Lana Nusseibeh sebagai kandidat baru. Indonesia memandang masuknya nama tersebut sebagai bagian dari perkembangan proses pemilihan.

Di tengah belum tercapainya kesepakatan, Turkiye juga resmi mencalonkan Feridun Sinirlioglu, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), melalui surat pencalonan Presiden Recep Tayyip Erdogan kepada pimpinan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.

Guterres Akhiri Masa Jabatan Tahun Ini

Pemilihan Sekjen PBB menjadi perhatian internasional karena masa jabatan Antonio Guterres akan berakhir pada penghujung 2026.

Penggantinya dijadwalkan mulai menjalankan tugas pada 1 Januari 2027.

Indonesia berharap proses pergantian kepemimpinan tersebut menghasilkan sosok yang mampu menjaga relevansi PBB, memperkuat multilateralisme, serta memastikan organisasi dunia itu tetap menjadi wadah penyelesaian berbagai persoalan internasional melalui diplomasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.