Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp58,75 Triliun hingga September 2026

JAKARTA – Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026. Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) yang mencapai Rp45,21 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, capaian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi aktivitas ekonomi digital terhadap penerimaan negara. Karena itu, DJP terus memperkuat pengawasan dan memperluas basis pemungutan pajak untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha digital.

Dari total penerimaan Rp58,75 triliun, PPN PMSE menyumbang Rp45,21 triliun. Selanjutnya, Pajak SIPP sebesar Rp5,96 triliun, pajak transaksi fintech Rp5,40 triliun, serta pajak transaksi aset kripto Rp2,18 triliun.

PPN PMSE Dominasi Penerimaan

Hingga akhir September 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Pada September 2026, tiga perusahaan baru ditunjuk, yakni Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V.

DJP juga melakukan perubahan data pemungut PPN PMSE atas Niantic International Ltd.

Dari 280 pelaku usaha yang telah ditunjuk, sebanyak 245 perusahaan telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total penerimaan Rp45,21 triliun hingga 30 September 2026.

Penerimaan PPN PMSE tersebut terus meningkat sejak 2020. Setoran tercatat Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, dan Rp9,54 triliun sepanjang Januari hingga September 2026.

Pajak Kripto Terkumpul Rp2,18 Triliun

Dari transaksi aset kripto, penerimaan pajak mencapai Rp2,18 triliun hingga September 2026. Angka tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,30 triliun dan PPN dalam negeri sekitar Rp881,82 miliar.

Penerimaan pajak dari sektor ini menunjukkan bahwa transaksi aset digital turut menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang terus diperhatikan pemerintah.

Pajak Fintech dan SIPP

Sementara itu, penerimaan pajak dari sektor fintech mencapai Rp5,40 triliun. Jumlah tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,51 triliun.

Kemudian, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,20 miliar serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,16 triliun.

Adapun penerimaan Pajak SIPP mencapai Rp5,96 triliun. Kontribusinya terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp432,69 miliar dan PPN sebesar Rp5,53 triliun.

Bimo Wijayanto menegaskan, DJP akan terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan secara berkelanjutan.

“DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional,” ujar Bimo.

DJP berharap penguatan pengawasan dan kepatuhan pajak dapat memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara.