SERANG, Kabarindo.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menjalin kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha di Pendopo Bupati Serang, Selasa (27/10/2026).
Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi Pemkab Serang dalam meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengiriman komoditas mineral bukan logam dan batuan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, kesepakatan bersama tersebut merupakan momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemungutan pajak MBLB di Kabupaten Serang.
“Alhamdulillah, kita baru saja menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemkab Serang dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten. Ini adalah langkah bagi kita dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau pajak MBLB,” ujar Ratu Zakiyah usai penandatanganan.
Ia menjelaskan, Kabupaten Serang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Salah satu potensi tersebut berasal dari sektor pertambangan, khususnya komoditas mineral bukan logam dan batuan.
Menurutnya, potensi kekayaan alam tersebut harus dikelola secara baik, tertib, dan bertanggung jawab agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Apabila kekayaan alam ini dikelola secara baik dan benar, tentu akan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Kabupaten Serang yang tengah kita galakkan bersama,” katanya.
Ratu Zakiyah menilai, pengelolaan potensi sumber daya alam membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaku usaha. Kolaborasi antarpihak diperlukan untuk memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan manfaat bagi daerah.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengiriman komoditas mineral bukan logam dan batuan melalui jalur laut. Aktivitas pengiriman yang cukup tinggi, terutama di kawasan Bojonegara dan Puloampel, dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Serang.
Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang transparan serta akuntabel. Dengan demikian, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat melalui penerimaan pajak daerah.
Bupati menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak MBLB merupakan jenis pajak yang penghitungan, pelaporan, dan pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
Karena itu, kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan omzet secara benar dan tepat waktu menjadi hal penting. Ia mengakui masih terdapat ruang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
“Oleh karena itu, kejujuran dan ketepatan waktu pelaporan menjadi kunci. Dalam praktiknya, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan omzet secara benar dan tepat waktu,” ungkapnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Serang menggandeng KSOP Kelas I Banten dalam memantau aktivitas pengiriman material MBLB melalui pelabuhan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperoleh data yang lebih akurat mengenai volume komoditas yang dikirim oleh para pelaku usaha.
Melalui kolaborasi ini, data volume pengiriman aktual di lapangan akan dicocokkan dengan volume yang dilaporkan oleh wajib pajak. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengawasan sekaligus memastikan kewajiban pajak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ratu Zakiyah mengatakan, integrasi data antara Pemkab Serang dan KSOP diharapkan dapat mempersempit potensi kebocoran penerimaan daerah. Selain itu, sistem pengawasan yang lebih baik juga diharapkan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban administrasi.
Ia menegaskan, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) bukan semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan pemerintah, tetapi juga untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sinergi ini bukan sekadar urusan administratif di atas kertas. Pendapatan asli daerah yang terkumpul akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan PAD melalui pengelolaan pajak daerah yang optimal merupakan salah satu upaya mewujudkan Kabupaten Serang Bahagia, sebagaimana visi dan misi pemerintah daerah.
Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), agar segera memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan jajaran KSOP Kelas I Banten. Proses pencocokan serta penelitian data diminta berjalan efektif dan profesional tanpa mengganggu iklim investasi yang kondusif.
Ratu Zakiyah juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala KSOP Kelas I Banten beserta jajaran atas dukungan dan komitmen dalam membangun kemitraan strategis tersebut. Ia berharap kerja sama pengawasan dapat terus berlanjut dan memberikan hasil maksimal dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha menyambut baik kerja sama dengan Pemkab Serang. Ia berharap sinergi kedua instansi dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Serang.
Yogie menegaskan, KSOP Kelas I Banten siap memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan instansi yang dipimpinnya. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat pengawasan pengiriman komoditas MBLB melalui jalur pelabuhan sehingga upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat berjalan lebih baik.
(ADV)






