JAKARTA SELATAN, Kabarindo.id – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Selatan memperkuat sinergi dengan pemerintah wilayah dan unsur masyarakat dalam pembimbingan serta pengawasan klien pemasyarakatan. Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Kelayan Binter di Kecamatan Jagakarsa, Senin (9/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah untuk membangun kolaborasi lintas wilayah agar proses pembimbingan klien pemasyarakatan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi juga melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, aparat kewilayahan, hingga masyarakat.
Kepala Bapas Kelas I Jakarta Selatan, Zulfikri, A.Md.IP., S.H., M.Si., dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengamanan berlapis untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Hal tersebut perlu dibangun melalui semangat saling asih dan asuh.
Ia menjelaskan, Bapas memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk mereka yang telah menyelesaikan sebagian masa pidana dan memperoleh program integrasi. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, klien tetap memiliki kewajiban melapor dan menjalani pembimbingan sesuai ketentuan.
Menurut Zulfikri, pengawasan terhadap klien tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Bapas. Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar proses reintegrasi sosial berjalan dengan baik.
Ia menilai, penerimaan lingkungan menjadi faktor penting dalam membantu klien memperbaiki diri. Sebaliknya, sikap mengucilkan dan menolak keberadaan mantan narapidana justru dapat menghambat proses perubahan serta meningkatkan risiko mereka kembali melakukan tindak pidana.
Karena itu, masyarakat diharapkan turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus memberikan kesempatan kepada klien untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara positif.
Perkenalkan Peran Kelayan Binter
Materi sosialisasi dilanjutkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Muda Bapas Jakarta Selatan, Joko Lestiyono. Dalam paparannya, ia menjelaskan pengenalan Bapas, tugas dan fungsi kelembagaan, pengertian klien pemasyarakatan, serta peran Kelompok Kelayan Bimbingan Terpadu (Kelayan Binter).
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembimbingan klien membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu klien merasa diterima di lingkungan masyarakat, memperoleh dukungan sosial, dan memiliki kesempatan menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa kembali melakukan tindak pidana.
Sesi diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan mengenai peran Kelayan Binter dalam membantu pembimbingan narapidana agar dapat diterima masyarakat, termasuk kemungkinan memberikan pembekalan, pelatihan kerja, dan kegiatan penguatan pemahaman bagi klien.
Peserta juga menyoroti penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terkait perbedaan tingkat keseriusan perkara dan kebutuhan pembinaan masing-masing anak.
Pertanyaan lainnya menyangkut mekanisme pemantauan klien yang tinggal di luar wilayah pengawasan, prosedur penanganan apabila klien menimbulkan gangguan keamanan atau kerusuhan, serta batas tanggung jawab pihak penjamin.
Dorong Keterbukaan Data dan Koordinasi RT/RW
Dalam diskusi tersebut, peserta turut menyampaikan sejumlah masukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kelayan Binter di Kecamatan Jagakarsa.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya keterbukaan informasi mengenai keberadaan klien kepada pemerintah kelurahan dan pengurus RT/RW, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi yang berlaku.
Peserta juga mengusulkan agar sosialisasi dilanjutkan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan RT, RW, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi, pembentukan grup WhatsApp (WAG) pada masing-masing kelurahan juga menjadi salah satu usulan. Dengan saluran komunikasi tersebut, koordinasi antarpihak diharapkan lebih efektif ketika muncul persoalan yang membutuhkan penanganan cepat.
Selain itu, diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menangani anak binaan yang tidak memiliki keluarga atau dukungan keluarga yang memadai.
Menanggapi berbagai pertanyaan dan masukan, Kepala Bapas Zulfikri menjelaskan bahwa penanganan anak berkonflik dengan hukum mengedepankan mekanisme diversi sesuai ketentuan perundang-undangan. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilakukan berdasarkan persyaratan hukum dan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.
Bapas juga menyatakan kesiapan untuk menyampaikan informasi mengenai klien kepada pemerintah kelurahan dan RT/RW sesuai ketentuan, menyediakan pemetaan tugas dan fungsi Kelayan Binter, serta terlibat dalam kegiatan sosialisasi lanjutan.
Terkait klien yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, Bapas menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan program integrasi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pencabutan hak integrasi sesuai aturan yang berlaku dan hasil koordinasi dengan pihak terkait.
Libatkan Seluruh Unsur Wilayah
Sosialisasi tersebut diikuti Kepala Bapas Kelas I Jakarta Selatan, pejabat struktural dan perwakilan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Camat Jagakarsa, Wakil Kapolsek Jagakarsa, para lurah se-Kecamatan Jagakarsa, Babinsa, unsur Binmas, serta FKDM Kecamatan Jagakarsa.
Melalui kegiatan ini, Bapas Jakarta Selatan berharap seluruh unsur wilayah semakin memahami tugas dan fungsi Bapas serta peran Kelayan Binter dalam mendukung pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan.
Kolaborasi lintas wilayah diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga membangun lingkungan sosial yang terbuka terhadap proses perubahan dan pemulihan klien.
Dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat, proses reintegrasi sosial diharapkan berjalan lebih optimal sehingga klien pemasyarakatan dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat, sekaligus membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama Bapas Jakarta Selatan dengan Kelompok Kelayan Binter Kecamatan Jagakarsa.






