BANJARNEGARA, KABARINDO.ID – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara membahas 14 usulan pemenuhan hak warga binaan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Rabu (11/11/2026).
Dari jumlah tersebut, tiga usulan berkaitan dengan program integrasi, sedangkan 11 lainnya merupakan usulan remisi susulan. Seluruh usulan disetujui untuk dilanjutkan ke tahap pengusulan setelah melalui pembahasan dalam sidang.
Sidang digelar di Aula Rutan Banjarnegara dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini melibatkan Ketua dan Sekretaris TPP, Wali Pemasyarakatan, anggota TPP, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah dan Bapas Purwokerto, serta warga binaan yang diusulkan bersama keluarganya.
Setiap usulan dikaji dengan mempertimbangkan perkembangan hasil pembinaan serta kelengkapan persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Rutan Kelas IIB Banjarnegara, Dodik Harmono, mengatakan pemenuhan hak warga binaan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan tetap berpedoman pada peraturan.
“Setiap warga binaan memiliki hak yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Melalui Sidang TPP, setiap usulan dibahas berdasarkan persyaratan dan hasil pembinaan sehingga prosesnya dapat berjalan secara objektif dan akuntabel,” ujar Dodik.
Menurutnya, Sidang TPP menjadi bagian penting untuk memastikan setiap usulan hak warga binaan diproses melalui mekanisme yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persetujuan dalam sidang tersebut menjadi tahapan untuk meneruskan usulan integrasi dan remisi susulan sesuai prosedur yang berlaku.
Rutan Banjarnegara berharap proses pemenuhan hak warga binaan berjalan optimal dan transparan. Di sisi lain, warga binaan juga diharapkan terus mengikuti program pembinaan sebagai bekal untuk kembali dan beradaptasi di tengah masyarakat.






