Ratu Zakiyah Terima Aspirasi Buruh, Kenaikan UMK 15 Persen Segera Dibahas

SERANG, KABARINDO.ID – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan komitmennya mengawal aspirasi buruh terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Serang sebesar 15 persen dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen.

Komitmen tersebut disampaikan Ratu Zakiyah saat menerima audiensi Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, Rabu (11/11/2026). Audiensi berlangsung bersamaan dengan aksi unjuk rasa ratusan buruh yang menyuarakan tuntutan kenaikan upah.

Dalam pertemuan tersebut, Ratu Zakiyah didampingi Kapolres Serang AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi, Sekretaris Daerah Zaldi Dhuhana, Kepala Dinas Tenaga Kerja serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Ratu Zakiyah mengatakan, pemerintah daerah telah mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan para perwakilan buruh. Ia menyebut ASPSB Kabupaten Serang terdiri dari delapan komunitas atau asosiasi pekerja.

“Secara pribadi dan pemerintah daerah menyampaikan terima kasih. Apa yang disampaikan buruh tadi tentu akan kami kawal. Selanjutnya, karena aturan mengenai UMK itu belum keluar dari pemerintah pusat, maka kami belum bisa melakukan perhitungan, baik untuk UMK Kabupaten maupun UMSK,” kata Ratu Zakiyah kepada wartawan.

Meski demikian, ia menilai aspirasi kenaikan upah yang disampaikan buruh masih relevan untuk dibahas. Nantinya, usulan tersebut akan dikaji melalui Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai indikator dan perhitungan secara komprehensif.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah perbedaan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan secara independen oleh kalangan buruh dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Karena itu, Ratu Zakiyah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang berkomunikasi dengan BPS agar data yang digunakan dalam pembahasan pengupahan memiliki kesamaan pemahaman dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Sangat relevan. Namun, tetap ada Dewan Pengupahan. Nanti di sana akan dibahas secara detail, karena ada perhitungan-perhitungan yang secara komprehensif akan dihitung,” ujarnya.

Ia menegaskan, tuntutan buruh pada dasarnya berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pemerintah Kabupaten Serang, kata dia, berkomitmen mengawal aspirasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi tentu saya akan mengawal itu. Kami berkomitmen akan mengawal aspirasi yang disampaikan oleh Serikat Buruh dan Serikat Pekerja atau ASPSB Kabupaten Serang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saepulloh mengatakan tuntutan kenaikan UMK sebesar 15 persen dan UMSK sebesar 5 persen merupakan usulan yang dinilai wajar oleh kalangan pekerja.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang disampaikan dalam audiensi, kebutuhan hidup layak pekerja mencapai Rp5.177.000.

“Hasil survei tadi disampaikan kalau dari KHL Rp5.177.000, tapi kita minta kenaikan 15 persen serta UMSK sebesar 5 persen dari UMK yang memang sudah ditentukan,” ujar Asep.

Asep menjelaskan, usulan tersebut juga mempertimbangkan sejumlah komponen kebutuhan pekerja, termasuk kebutuhan sosial dan pendidikan. Menurutnya, terdapat tambahan sekitar 2 persen untuk kebutuhan sosial dan 1,15 persen untuk pendidikan dalam perhitungan yang menjadi dasar usulan kenaikan upah.

Ia juga merujuk pada Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) yang menurutnya harus mengacu pada 100 persen KHL.

 

Meski aspirasi telah disampaikan langsung kepada kepala daerah, ASPSB masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Serang.

Audiensi tersebut turut dihadiri para staf ahli bupati, asisten daerah, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Pembahasan kenaikan UMK dan UMSK selanjutnya akan menjadi perhatian Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan regulasi pemerintah pusat, data kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan.