Daerah  

BPN Banten Buka Pengaduan Pungli, Masyarakat Diminta Jangan Takut Melapor

SERANG, KABARINDO.ID – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengingatkan masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pertanahan. Ia menegaskan, seluruh biaya pengurusan sertipikat tanah harus mengacu pada tarif resmi yang ditetapkan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Harison saat mengunjungi loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Ia meminta masyarakat lebih berani menyampaikan kritik maupun pengaduan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurut Harison, biaya pelayanan pertanahan yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan kewenangan negara. Karena itu, setiap permintaan pembayaran di luar ketentuan resmi patut dipertanyakan dan dilaporkan.

“Semua layanan yang masuk PNBP menjadi kewenangan negara, di luar itu pungli, silakan bapak, ibu laporkan ke polisi atau ke kami di Kanwil,” tegas Harison.

Ia juga meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan masukan apabila menemukan pelayanan yang dinilai kurang maksimal. Pengaduan dapat disampaikan kepada pejabat Kantor Pertanahan (Kantah) setempat maupun langsung kepada Kanwil BPN Provinsi Banten.

“Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang, silakan dikritisi dan laporkan kepada para pejabat terkait (Kantah setempat),” ujarnya.

Harison menjelaskan, pemerintah telah mengatur tarif resmi pelayanan pertanahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

Dalam ketentuan tersebut, biaya pengurusan ditentukan berdasarkan jenis layanan yang diajukan dan dihitung sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada istilah paket dalam penetapan tarif resmi layanan pertanahan.

Selain mengingatkan soal transparansi biaya, Harison mengajak masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah untuk mengurus administrasi pertanahannya secara mandiri melalui loket resmi Kantor Pertanahan.

Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja, BPN juga menyediakan layanan Pelataran (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan).

Layanan tersebut beroperasi setiap Sabtu dan Minggu pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Kehadiran Pelataran diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus keperluan pertanahan tanpa harus meninggalkan pekerjaan pada hari kerja.

Harison juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas seluruh jajaran pertanahan dalam memberikan pelayanan publik. Setiap petugas diminta memastikan proses pelayanan berjalan sesuai prosedur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kanwil BPN Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mencegah praktik pungutan di luar tarif resmi.