SERANG, KABARINDO.ID – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, keberhasilan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan ke tengah masyarakat membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Aston Hotel & Convention Center, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).
Menurut Andra, reintegrasi sosial bukan sekadar mengembalikan warga binaan setelah menjalani masa pidana. Lebih dari itu, mereka harus mendapatkan kesempatan memperbaiki kehidupan, memiliki keterampilan, mandiri secara ekonomi, serta diterima kembali di lingkungan sosial.
“Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi dari keberhasilan seseorang kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab,” kata Andra.
Ia mengakui, warga binaan yang kembali ke masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan keterampilan, kesiapan mental, hingga stigma negatif yang dapat menghambat mereka memperoleh pekerjaan dan membangun kehidupan baru.
Karena itu, Andra meminta program reintegrasi sosial tidak berhenti pada kegiatan administratif atau penandatanganan kesepakatan. Program tersebut harus diwujudkan melalui pendampingan nyata dan berkelanjutan.
“Reintegrasi dijalankan untuk menjembatani pembinaan di dalam Lapas dengan kehidupan nyata di luar. Tujuannya, agar mereka pulih fungsi sosialnya, diterima kembali, mandiri secara ekonomi, dan tidak mengulangi tindak pidana,” ujarnya.
Andra juga menyoroti semakin strategisnya peran Bapas setelah berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Regulasi tersebut mengatur sejumlah pidana alternatif, termasuk pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Menurutnya, perubahan kebijakan pemidanaan tersebut harus diikuti penguatan peran Bapas dan Kelayan Binter agar pelaksanaan pembimbingan serta pengawasan klien pemasyarakatan berjalan efektif.
“Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program terukur, pembagian peran yang jelas, dan pelaporan hasil yang berkala,” tegasnya.
Dukungan terhadap reintegrasi sosial juga telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten melalui program bantuan sosial. Sepanjang 2025 hingga 2026, Dinas Sosial Provinsi Banten menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp6,15 miliar kepada 2.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Andra berharap pendekatan reintegrasi yang melibatkan banyak pihak dapat membantu menekan angka pengulangan tindak pidana atau residivisme. Dengan demikian, warga binaan yang kembali ke masyarakat memiliki peluang membangun kehidupan produktif sekaligus berkontribusi terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.
Ia juga mengaitkan keberhasilan reintegrasi dengan terciptanya lingkungan sosial yang aman dan kondusif bagi kegiatan ekonomi serta investasi di Banten.
Hal tersebut dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Banten yang tercatat sebesar 5,72 persen pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, mengatakan reintegrasi sosial membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, Bapas memerlukan dukungan lintas sektor untuk memperkuat pembimbingan dan pendampingan klien pemasyarakatan.
Ia berharap FORIS 2026 menghasilkan gagasan strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembimbingan.
“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta langkah penanggulangan bersama guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Banten,” ujar Lili.
Kegiatan yang diinisiasi Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten bersama Bapas Kelas I Serang tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) multisektor.
Kesepakatan itu melibatkan Polda Banten, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, BAZNAS Provinsi Banten, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuka akses pembinaan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan sosial bagi klien pemasyarakatan agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.






