SERANG, KABARINDO.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai menjadi ujian penting bagi demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Direktur Wilayah Serang Raya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Raya, Trio Alberto, meminta seluruh lembaga negara menyikapi keputusan tersebut secara dewasa, objektif, dan berpegang teguh pada konstitusi.
Menurut Trio, pengunduran diri Gibran bukan sekadar persoalan pergantian pejabat, melainkan momentum untuk memastikan bahwa seluruh proses ketatanegaraan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Seluruh elemen bangsa perlu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik kelompok maupun individu,” ujar Trio dalam keterangannya, Kamis, 12 November 2026.
Pernyataan tersebut menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis siang. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
MPR menyatakan akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan, termasuk menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan.
Trio menilai, proses pengunduran diri Wakil Presiden harus memiliki kepastian hukum dan tidak boleh hanya didasarkan pada pernyataan politik maupun pemberitaan yang berkembang di masyarakat.
“Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi kita. Namun, yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana negara memastikan seluruh prosesnya berjalan berdasarkan konstitusi. Jangan sampai dinamika politik justru menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, setiap lembaga negara harus menjalankan kewenangannya sesuai batas konstitusi. Presiden, MPR, DPR, dan institusi terkait tidak boleh memaksakan kepentingan politik di luar mekanisme hukum.
Menurutnya, ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Karena itu, Trio mendorong MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut dengan mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional.
“Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kehendak kekuasaan. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada hukum. Begitu pula lembaga negara harus memberikan contoh bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan, bukan tekanan atau kepentingan politik sesaat,” katanya.
Selain kepastian hukum, Trio menegaskan bahwa keberlanjutan pemerintahan juga harus menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto.
Perubahan pada posisi Wakil Presiden, menurut dia, tidak boleh mengganggu pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, maupun stabilitas pemerintahan.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat dinamika politik di tingkat elite.
“Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang baik, pemberantasan korupsi, serta pemerintahan yang bekerja,” ujarnya.
Trio juga memandang peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas demokrasi Indonesia, khususnya menyangkut proses pencalonan, persyaratan pejabat publik, serta tanggung jawab moral seseorang setelah menerima mandat rakyat.
Menurutnya, jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar hasil kompetisi elektoral, melainkan amanah konstitusional yang mengandung tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa.
Seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan jabatan publik, lanjutnya, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga harus terlihat dari ketaatan terhadap hukum, integritas pejabat publik, dan kemampuan negara menyelesaikan persoalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Ia juga meminta MPR memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai tahapan dan konsekuensi ketatanegaraan dari pengunduran diri Gibran. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi dan informasi yang menyesatkan.
Bagi LBH Indonesia Raya, persoalan utama bukan sekadar siapa yang mengundurkan diri atau siapa yang akan menggantikan posisi Wakil Presiden. Lebih dari itu, peristiwa ini harus menjadi momentum memperkuat sistem ketatanegaraan dan membangun demokrasi yang sehat.
“Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana bangsa ini membangun sistem ketatanegaraan yang kuat, demokrasi yang sehat, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai pergantian figur hanya mengubah orangnya, tetapi tidak memperbaiki sistemnya,” tutup Trio.






