JAKARTA, KABARINDO.ID – Presiden Prabowo Subianto berencana mengajak partai-partai koalisi pendukung pemerintah membahas dua nama calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan mundur dari jabatannya.
Rencana pertemuan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Namun, dalam prosesnya, Prabowo dapat meminta masukan dan berunding dengan partai-partai koalisi yang sebelumnya mengusungnya pada Pilpres 2024.
Menurut Yusril, konsultasi dengan partai koalisi juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang MD3 yang mengatur proses pengusulan calon wakil presiden.
“Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Ia menambahkan, Prabowo telah memberikan sinyal akan berbicara dengan partai-partai koalisi. Meski demikian, jadwal pertemuan tersebut belum ditentukan.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.
Yusril menegaskan, keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden.
Yusril dan Pramono Masuk Perbincangan Publik
Di tengah proses pencarian pengganti Gibran, sejumlah nama mulai diperbincangkan di ruang publik. Dua di antaranya adalah Yusril Ihza Mahendra dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Yusril menanggapi kemunculan namanya dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. Ia menyebut masyarakat bebas menyampaikan aspirasi mengenai sosok yang dinilai layak mengisi jabatan tersebut.
Sementara itu, Pramono Anung juga sempat ditanya mengenai namanya yang dikaitkan dengan bursa calon wakil presiden. Namun, ia tidak memberikan tanggapan substantif dan hanya tertawa saat menerima pertanyaan wartawan.
Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Prabowo kepada MPR.
MPR Punya Waktu 60 Hari
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa lembaganya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden setelah menerima surat permintaan dari MPR.
Pemerintah dan MPR disebut berupaya mempercepat proses tersebut agar pengisian jabatan wakil presiden dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Dengan mekanisme tersebut, pembahasan bersama partai koalisi menjadi salah satu tahapan yang berpotensi dilakukan sebelum Presiden menetapkan dua nama calon untuk disampaikan kepada MPR.






