Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah di Banten Capai Rp100 Miliar

SERANG, KABARINDO.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengintensifkan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjelang akhir 2026. Kali ini, pemilik kendaraan mewah dengan nilai pajak di atas Rp20 juta menjadi salah satu sasaran utama. Total piutang pajak kendaraan yang dikejar mencapai Rp100 miliar.

Kepala Bapenda Banten Berly Rizky Natakusumah mengatakan, petugas melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai wilayah telah bergerak mendatangi wajib pajak untuk menagih kewajiban yang belum dibayarkan.

Penagihan dilakukan dengan mengelompokkan kendaraan mewah dan kendaraan bernomor polisi pilihan yang masih memiliki tunggakan pajak.

“Kami mengklasterkan beberapa kendaraan mewah dan kendaraan nomor pilihan yang masih menunggak pajaknya. Variannya cukup signifikan dengan nilai yang besar,” kata Berly di Serang, Kamis (12/11/2026).

Upaya penagihan tersebut mulai menunjukkan hasil. Sejumlah pemilik kendaraan mewah, termasuk pengguna mobil Ferrari dan Lamborghini, dilaporkan telah membayar tunggakan pajaknya sehingga dana masuk ke kas daerah.

Selain kendaraan pribadi bernilai tinggi, Bapenda Banten juga membidik armada milik perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan.

Menurut Berly, salah satu persoalan yang kerap menghambat penagihan adalah ketidaktertiban administrasi ketika kendaraan dijual atau berpindah tangan. Pemilik lama sering kali tidak segera melaporkan perubahan kepemilikan kepada pihak Samsat.

Akibatnya, data kendaraan masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tagihan pajak kepada pihak yang sebenarnya sudah tidak lagi memiliki kendaraan tersebut.

Karena itu, Bapenda mengimbau masyarakat maupun badan usaha segera melaporkan transaksi jual beli kendaraan dan melakukan pemblokiran data di kantor Samsat setelah kendaraan berpindah tangan.

“Pelaporan jual-beli sangat penting untuk memperbarui basis data perpajakan, sekaligus memudahkan kami menelusuri pemilik baru apabila kendaraan tersebut belum dibayar pajaknya,” ujar Berly.

Langkah pembaruan data tersebut dinilai penting untuk memastikan penagihan dilakukan kepada pihak yang tepat sekaligus meningkatkan akurasi basis data perpajakan daerah.

Penagihan tunggakan kendaraan mewah dan armada perusahaan menjadi bagian dari upaya Bapenda Banten mengoptimalkan penerimaan daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2026.

Besarnya potensi tunggakan hingga Rp100 miliar menunjukkan masih adanya kewajiban pajak kendaraan bernilai tinggi yang perlu dituntaskan. Bapenda pun terus mendorong kepatuhan wajib pajak agar potensi penerimaan tersebut dapat masuk ke kas daerah.