DOMPU, KABARINDO.ID – Kasus penyalahgunaan wewenang oleh mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, menjadi sorotan setelah terungkap fakta bahwa dirinya menyetubuhi seorang tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Perbuatan tersebut terjadi sekitar Juli hingga Agustus 2026, ketika Sarbani masih menjabat sebagai Kapolsek Dompu. Ironisnya, korban merupakan tahanan perempuan yang berada dalam pengawasan aparat kepolisian.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) Polda NTB. Berdasarkan hasil persidangan, Sarbani dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap norma hukum dan etika profesi Polri.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid membenarkan Sarbani dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik pada Senin (9/11/2026).
“Tindakannya itu dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu,” ungkap Kholid.
Dalam pemeriksaan juga terungkap Sarbani sempat mengonsumsi minuman keras. Bahkan, muncul rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.
Atas pelanggaran itu, Sarbani dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Dua Polisi Lain Ikut Dipecat
Kasus ini tidak berhenti pada pemecatan mantan Kapolsek Dompu. Dua anggota Polri lainnya juga dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang kode etik.
Keduanya adalah Kanit Reskrim Polsek Dompu Aiptu Taufikurahman dan anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Dompu, Brigadir I Nyoman Adi Wijaya.
Polda NTB belum mengungkap secara terperinci peran kedua personel tersebut dalam perkara yang menyebabkan tahanan perempuan itu hamil.
Polda NTB Ambil Alih Penanganan Pidana
Selain proses etik, kasus tersebut juga berlanjut ke ranah pidana. Keluarga DR sebelumnya telah melaporkan Sarbani atas dugaan tindak pidana persetubuhan.
Polda NTB kemudian mengambil alih penanganan laporan tersebut melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO).
Kombes Mohammad Kholid mengatakan penanganan perkara dilakukan melalui penyelidikan bersama Polres Dompu.
“Masih dalam proses pemeriksaan,” ujarnya.
DR diketahui merupakan terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi yang berstatus tahanan titipan Kejaksaan Negeri Dompu. Perkara narkotika tersebut telah memasuki tahap persidangan ketika kasus kehamilannya mencuat.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena terjadi di lingkungan institusi penegak hukum yang seharusnya menjamin keamanan dan perlindungan terhadap setiap tahanan, termasuk perempuan.






