Imigrasi Bali Usir WN Amerika yang Viral Pasarkan Tanah di Kintamani

BALI, KABARINDO ID – Aktivitas seorang warga negara Amerika Serikat (AS) yang memasarkan tanah seluas 54 are di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, berujung deportasi. Pria berinisial SR (34) dipulangkan ke negara asalnya setelah terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal di Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi SR melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, pada Kamis (12/11/2026) pukul 21.20 WITA.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, mengatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap warga negara asing yang tidak mematuhi ketentuan keimigrasian.

“Deportasi tersebut dilakukan karena SR terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia,” kata Haryo dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Kasus ini bermula dari beredarnya video promosi tanah di media sosial Facebook pada akhir Juli 2026. Dalam video berbahasa Inggris tersebut, SR menawarkan lahan seluas 54 are yang berada di kawasan Kintamani dengan pemandangan pegunungan.

Lahan tersebut dipromosikan kepada calon investor maupun pengembang properti yang berminat membangun vila dan hotel.

SR bahkan mengaku membutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk meyakinkan pemilik lahan agar bersedia menjual tanah tersebut.

Video itu kemudian menjadi perhatian publik dan memicu pertanyaan mengenai aktivitas pemasaran properti yang dilakukan warga asing di Bali.

Sempat Mangkir dari Panggilan Imigrasi

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Imigrasi Denpasar melayangkan panggilan kepada SR pada 30 Juli 2026 untuk meminta klarifikasi mengenai aktivitas pemasaran lahan.

Namun, SR tidak memenuhi panggilan pertama. Imigrasi kemudian menyiapkan pemanggilan lanjutan sekaligus melakukan pendalaman terhadap aktivitas yang bersangkutan.

Melalui pemeriksaan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), petugas akhirnya menyimpulkan aktivitas SR tidak sesuai dengan ketentuan izin tinggal yang dimilikinya.

Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati maupun menaati peraturan perundang-undangan.

Imigrasi Perketat Pengawasan WNA

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan pihaknya mendukung langkah tegas jajaran Imigrasi Denpasar dalam menindak pelanggaran keimigrasian.

Menurutnya, keberadaan warga negara asing di Bali harus memberikan manfaat positif dan tetap menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengawasan terhadap aktivitas orang asing juga akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata.

Kasus SR menjadi pengingat bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan dan ketentuan izin tinggal yang diberikan pemerintah.